Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

19Jun/130

Penerimaan CPNS 2013 Tidak Jadi?

Masih belum jelasnya kabar penerimaan CPNS hingga pertengahan tahun 2013, membuat banyak orang berpikir bahwa hajatan yang ditunggu-tunggu oleh para pelamar kerja itu batal diadakan. Namun, apakah benar demikian?

Hal ini memang belum dapat dipastikan. Hanya saja, kabar yang santer terdengar beberapa waktu lalu, bahwa penerimaan CPNS 2013 akan dilakukan pada bulan Juni atau Juli dan mulai disaring pada bulan Agustus 2013, hingga saat ini belum ada kejelasannya.

Beberapa daerah yang telah menyiapkan diri menyambut pelaksanaan tersebut juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satu daerah yang telah siap tersebut adalah Purbalingga.

Drs Heru Sudjatmoko Msi yang menjadi kepala daerah dari kabupaten Purbalingga mengatakan pada salah satu media bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan seleksi penerimaan PNS. Namun, diakuinya bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima kepastian dari pemerintah pusat.

Sudah hampir tiga tahun Purbalingga tidak mengajukan rekrutmen CPNS dari formasi umum, sehingga kebutuhan pegawai disiati dengan memberdayakan para honorer kategori I dan kategori II.

Tahun ini, Purbalingga merencanakan untuk merekrut sekitar 1.800 orang CPNS dari formasi umum. Jumlah formasi yang diajukan tersebut lebih banyak dianggarkan untuk formasi guru, yang mencapai lebih dari 1.000 orang.

Lantas, bagaimana dengan daerah-daerah lain di Nusantara? Apakah mereka juga belum menerima kepastian dari pemerintah pusat? Jawabannya tentu dengan mudah dapat diketahui dari belum adanya satupun daerah yang melakukan seleksi penerimaan CPNS.

Apakah tidak adanya kabar penerimaan CPNS 2013 hingga saat ini menjadi kabar buruk atau hal negatif? Tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Keterlambatan pengumuman ini bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi Anda yang belum mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian CPNS 2013. Oleh karena itu, sebaiknya anda segera mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal CPNS yang ada DISINI (Direkomendasikan).

Jika anda ingin mencoba software soal-soal CPNS yang menyerupai dengan sistim penerimaan CPNS terbaru, anda dapat mengunjunginya di SINI.

Tagged as: No Comments
27Apr/130

Sistem Penerimaan CPNS 2013 Akan Berubah

Sistem Penerimaan CPNS 2013 tampaknya akan mengalami perubahan. Hal ini tercermin pada pernyataan dari Eko Prasojo, wakil Menteri PAN & RB. Menurut Eko, pemerintah sedang membangun sistem seleksi yang tidak hanya dilakukan setahun sekali, namun bisa dilakukan setiap hari.

“Kami sedang membangun sistem seleksi yang bisa dilakukan setiap hari, bukan setahun sekali itu yang disebut sebagai Computer Assisted Test (CAT),” ujar Eko Prasojo,

Metode CAT CPNS adalah metode seleksi menggunakan komputer sebagai alat bantu. Dengan CAT, pemerintah berharap akan mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Mekanismenya, K/L dan pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Masih menurut Eko, setiap hari, orang dapat melamar menjadi CPNS. Namun, dalam satu tahun setiap orang yang melamar CPNS hanya mendapat kesempatan sebanyak 3 kali. “Jadi setiap hari orang bisa melamar. Tapi, setiap tahun Cuma 3 kali, jadi kalau saya tidak lulus, saya sebulan lagi ikut, sebulan lagi ikut tapi maksimal 3 kali,” jelas Eko.

Eko juga menegaskan bahwa system ini sudah mulai bisa berjalan pada bulan Juni mendatang untuk seluruh Kementrian/Lembaga. Sedangkan untuk pemda baru berjalan di 12 Provinsi. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur system CAT.

Target yang ingin dicapai oleh Kementerian Pan & RB adalah pembangunan system CAT CPNS di 33 provinsi. Bagi provinsi yang luas wilayahnya besar akan ditempatkan tiga atau empat computer CAT. Dengan demikian, setiap pelamar tidak akan kesulitan untuk mendatangi lokasi tes. (dari berbagai sumber)

 

Pelamar CPNS yang ingin mengikuti penerimaan CPNS 2013, diharapkan untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ujian CPNS 2013. Hasil dari seleksi penerimaan CPNS di tahun sebelumnya membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam melaksanakan ujian CPNS yang murni dan bersih.

Para pelamar CPNS dapat mempersiapkan diri dengan belajar menyelesaikan berbagai soal-soal penerimaan CPNS melalui beragam media. Salah satu diantaranya adalah melalui latihan soal-soal CPNS 2013 yang bisa diperoleh disini.

 

17Apr/131

Pengumuman CPNS 2013: Bogor Butuh 3.624 CPNS

Pemerintah Pusat akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 60 ribu pada Juli 2013 ini. Penerimaan CPNS tahun ini memang dikurangi 50 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan pensiun sebanyak 120 ribu pegawai. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka efisiensi PNS.

“Tahun ini kita terima CPNS formasi baru kuotanya sekitar 60 ribu orang,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN)dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar, kemarin. Data Kemenpan-RB, jumlah kuota penerimaan CPNS tahun berkurang bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun.

Sebab, penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan daerah, lembaga atau departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan. Dengan kata lain, lanjut Abubakar, penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan saja.

“Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS sudah banyak berlebih. Jadi prinsipnya kami hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja,” jelasnya.

Menyambut itu, Pemkab Bogor langsung mengajukan kuota kursi sebanyak 3.624 orang. Kuota CPNS yang diajukan Pemkab Bogor dibagi ke dalam tiga formasi yakni tenaga pendidik sebanyak 2774 orang, kebutuhan tenaga Kesehatan sebanyak 600 orang, dan kebutuhan tenaga teknis strategis sebanyak 250 orang.

“Dari hasil rapat kami, untuk tahun 2013, Kabupaten Bogor akan mengajukan kuota sebanyak 3.624 CPNS,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Aty Guniarwati, kemarin.

Saat ini jumlah PNS di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 20.058 orang. Itu ditambah dengan jumlah tenaga honorer sebanyak 926 orang yang terdiri atas 600 tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat,red) dan sisanya 426 orang tenaga honorer yang tersebar di semua SKPD.

“Malah jumlah itu juga belum dikurangi PNS yang pada pada tahun 2013 ini memasuki masa pensiun sebanyak 524 orang dan belum masuk PNS yang meninggal atau meminta mutasi ke   daerah lain,” kata Ati.

Aty berharap, kemenpan dapat merealisasikan kebutuhan PNS minimal 20 persen dari usulan kuota 3.624 CPNS. Pasalnya pada pengajuan CPNS tahun 2012 lalu, Pemkab Bogor hanya mendapatkan jatah hanya 10 persen dari pengajuan.

“Tahun lalu kami mengajukan CPNS sebanyak 5700 orang, namun kita hanya diberi jatah sebanyak 354 orang,” pungkasnya.

17Apr/130

Pengumuman CPNS 2013: Usulan CPNS Pemprov Minimal Berijazah D III

Dalam Usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 2013, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah merampungkan kuota yang akan diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN) dengan pendidikan terendah adalah tingkat Diploma III.

Dengan demikian, maka dipastikan tamatan SMA untuk tahun ini tidak berpeluang untuk melamar sebagai CPNS di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Kepala Bagian Administrasi dan Kepegawaian BKD Provinsi Riau, Raja Agustiarman memang dalam usulan penerimaan tersebut jenjang pendidikan sangat diperhatikan.

“Tingkat pendidikan terendah dalam usulan adalah Diploma III (D3) hingga Strata II (S2), sementara tingkat SMA tidak diusulkan,” paparnya kepada Riau Pos (Grup JPNN), Rabu (20/3).

Sementara formasi penerimaan tahun ini dibagi pada beberapa bidang, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknik. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Belum sesuai Anjab, karena memang Anjab sendiri masih terus dilakukan perbaikan dan semuanya dalam proses, tapi tetap mendekati dengan Anjab yang telah diajukan masing-masing SKPD,” lanjutnya.

Terkait kuota, BKD Riau menetapkan usulan formasi sejumlah 724. Namun usulan yang disampaikan ke Kemen-PAN RI tersebut bisa saja bertambah atau berkurang. Sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan yang akan dinilai pihak kementrian nantinya.

Agus menambahkan usulan tersebut hanya untuk Provinsi Riau, sementara Kabupaten/kota di Riau formasinya langsung diusulkan daerah ke Men-PAN. “Kami tetap mendapatkan surat tembusannya,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dimiliki BKD hingga kini, baru Rokan Hilir, Pelalawan dan Bengkalis yang sudah menyampaikan surat tembusan. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti menurut informasi yang diterimanya baru dalam pekan ini akan menyampaikan dan disusul dengan daerah lain.

4Feb/130

Daerah Diserahi Seleksi CPNS/CASN 2013 Lagi

Pemerintah pusat bakal menyerahkan proses seleksi CPNS/CASN ke daerah lagi.  Selain faktor anggaran, pertimbangan lainnya karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) bukanlah pelaksana teknis tapi sebagai perumus kebijakan.

“Kalau kita ambil semuanya, fungsi KemenPAN&RB berubah dong. KemenPAN&RB hanya sebagai pembuat kebijakan, untuk pelaksananya ada instansi pusat dan daerah,” kata MenPAN&RB Azwar Abubakar.

Dijelaskannya, langkah tersebut diambil karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak. Selain itu, KemenPAN&RB tidak hanya mengurusi pengadaan CPNS/CASN saja.

“Kita sudah memberikan contohnya dan alhamdulillah berhasil. Paling tidak bisa kita buktikan kalau ada keseriusan dari pejabat pembina kepegawaian, hasil seleksi CPNS/CASN pasti bebas dari KKN,” kata Azwar.

Meski menyerahkan ke daerah, namun pusat tetap akan melakukan pengawasan. Penyusunan soal pun tetap dipegang konsorsium perguruan tinggi negeri dan saat tes juga diawasi oleh tim pusat.

“Modelnya masih seperti tahun ini. Daerah mengambil master soalnya di pusat dan tinggal melaksanakannya. Untuk pengawas ujian, tim pusat tetap akan dilibatkan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Azwar, pemerintah tengah menyempurnakan draf RPP sistem rekrutmen CPNS/CASN sebagai penguatan Permenpan tentang kebijakan pengadaan CPNS/CASN 2012 yang telah selesai. “Drafnya masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan perubahan RPP ini adalah mewujudkan sistem seleksi PNS/ASN yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, kompetitif, dan bebas dari KKN,” jelasnya.

Terdapat lima perubahan mendasar dalam sistem rekrutmen CPNS/CASN. Pertama, usulan formasi didasarkan pada hasil analisis jabatan, beban kerja, redistribusi PNS/ASN, dan proyeksi kebutuhan lima tahun. Kedua, penetapan formasi berbasis nama jabatan, kualifikasi, pendidikan, golongan ruang, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Ketiga, soal ujian disusun tim ahli dari konsorsium 10 PTN dan kualitas maupun kerahasiaannya harus terjamin. Keempat, pengolahan hasil ujian yang dilakukan konsorsium PTN bersifat terbuka sehingga nilai dapat diketahui peserta. Selanjutnya peserta yang lolos passing grade berdasarkan hasil olahan dari konsorsium PTN diserahkan ke panitia nasional untuk diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Nantinya penetapan kelulusan oleh PPK berdasarkan hasil olahan konsorsium PTN. Nah di sini peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan lebih ditonjolkan,” tambah politisi PAN ini.

Kelima, pengawasan dilakukan secara internal oleh inspektorat, BPKP, BIN, Deputi Pencegahan KPK, Bareskrim Polri, MenPAN&RB dan eksternal oleh konsorsium PTN dan LSM.

17Dec/120

CPNS 2013 – Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengusulkan 900 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013

CPNS 2013 - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengusulkan untuk menerima 900 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013 mendatang. Usulan yang dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu belum termasuk untuk CPNS yang di tempatkan di Pemprovsu.

“900 orang formasi telah diantarkan ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu. Tapi jumlah usulan itu, belum tentu disetujui semua. Itu dari usulan 33 kabupaten/kota se-Sumut,” Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara (Sumut), Kaiman Turnip, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN) hari ini.

Turnip hanya menambahkan usulan itu meningkat dari tahun sebelumnya. “Pada 2011 lalu, kita ajukan sekitar 400-an formasi, sedangkan pada 2012 lalu penundaan atau moratorium. Tahun depan kita usulkan 900 formasi,” jelasnya.

Namun, Turnip tidak menjelaskan berapa CPNS yang diusulkan untuk ditempatkan di Pemprovsu. “Khusus Pemprovsu ada juga pengajuan. Secara keseluruhan sesuai analisis jabatan (anjab) dan analisis lainnya, penerimaan itu untuk jabatan teknis, tenaga pendidik, kesehatan, dan sebagainya,” ucapnya.

Sejauh ini, akunya, BKD Provsu belum bisa memastikan waktu tepatnya penerimaan CPNS untuk formasi tahun depan. “Kita belum bisa memastikan, katanya Agustus tahun depan. Tapi belum ada keputusan yang kita terima, untuk kepastian penerimaan CPNS itu. Sama seperti rencana pengangkatan tenaga honorer Kategori 1 (K1) menjadi CPNS, kita juga belum bisa memastikan.

Dari keterangan yang ada, katanya akhir tahun ini pengangkatannya. Namun, ya, itu tadi kami belum bisa memberikan kepastian. Keputusan ada di pemerintah pusat, di Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” terangnya. Penerimaan CPNS 2013 diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan Pemprovsu.

4Dec/120

CPNS 2013: Syarat Formasi CPNS 2013 Mulai Dikaji

Dengung penerimaan CPNS 2013 telah santer terdengar. Para pemuda-pemudi Indonesia yang berminat mengabdi kepada negara sebagai seorang pegawai negeri sipil juga mulai mempersiapkan segala persyaratan, baik mental maupun spiritual, dan sekaligus persyaratan administrasi.

Syarat Formasi CPNS 2013 Mulai Dikaji

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiahan Daerah (BKP2D) Sarolangun mulai mengkaji syarat pokok untuk membentuk formasi CPNS 2013 salah satunya dengan mengkaji analisa jabatan, analisa beban kerja, analisa  perhitungan kebutuhan, serta kajian belanja pegawai.

Kepala BKP2D Sarolangun, Sudirman, mengatakan empat sarat pokok di atas merupakan sarat mutlak yang tidak bisa ditinggalkan, sebab jika empat syarat tersebut tidak dikaji terlebih dahulu takutnya salah langkah dalam membuat formasi cpns. ‘syarat pokok tersebut memang harus kami dahulukan proses kajianya, sebab sukses atau tidaknya formasi CPNS mendatang terletak pada empat syarat tersebut,’’ ucapnya.

Disisi lain, pihaknya juga optimis jika memang proses pembentukan formasi sudah dilaksanakan dengan baik, penerimaan CPNS 2013 akan berjalan sukses. ‘’Kami optimis untuk CPNS 2013 proses penerimaan CPNS akan berjalan dengan baik dan lancar,’’ ujarnya.

Sudirman menambahkan, penerimaan CPNS 2013  lebih di dominasi oleh formasi guru (pendidikan) dan tenaga medis (kesehatan), namun untuk formasi yang lain masih dalam kajian dan wacana kedepanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di kabupaten sarolangun.

‘’Dengan adanya langkah-langkah yang kita ambil dalam membentuk formasi cpns, kami berharap proses penerimaan CPNS 2013 mendatang bisa berjalan sesuai yang diharapkankan,’’ paparnya.

4Dec/120

Wonogiri Coret Anggaran Penyelenggaraan CPNS 2013

Komisi anggaran DPRD Wonogiri sepakat mencoret anggaran penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) senilai Rp775 juta pada RAPBD 2013. Hal itu menyusul kondisi anggaran Pemkab Wonogiri belum memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yakni belanja pegawai kurang dari 50%.

Sebelumnya, Pemkab Wonogiri juga telah melakukan moratorium rekrutmen CPNS pada 2011 dan 2012. Ketua Komisi A DPRD Wonogiri, Soetarno SR di sela-sela rapat komisi anggaran mengungkapkan keputusan komisi anggaran mencoret usulan anggaran penyelenggaraan CPNS tersebut didasari hasil konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum lama ini.

Konsultasi yang dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri tersebut memberi penegasan bahwa pemerintah daerah (pemda) hanya bisa mendapatkan kuota CPNS jika memiliki persentase belanja pegawai kurang dari 50%. Hal tersebut merujuk pada keputusan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya berlaku hingga Desember 2012.

“Riilnya, belanja pegawai Wonogiri mencapai 66,59%. Jadi Wonogiri berat untuk merekrut CPNS tahun depan, sehingga anggaran CPNS daerah Rp775 juta didrop. Dialihkan untuk kepentingan lain dulu,” beber Soetarno.

Regulasi Baru

Kendati demikian, keputusan mencoret anggaran penyelenggaraan CPNS 2013dibarengi rekomendasi. Rekomendasi itu menyebut jika tahun depan Pemerintah menetapkan regulasi baru yang memberi peluang Pemkab Wonogiri merekrut CPNS, anggaran bisa diupayakan dari APBD perubahan 2013 dengan mekanisme mendahului anggaran. Dengan demikian, meskipun gelombang rekrutmen CPNS 2013 dimulai pertengahan tahun tidak akan ada masalah.

Di samping soal kepastian CPNS, hasil konsultasi ke BKN juga menghasilkan kepastian pengangkatan tenaga honorer di Wonogiri yang saat ini belum juga diangkat. Soetarno mengatakan tenaga honorer kategori I sebanyak 21 orang akan diangkat Desember tahun ini. Sedangkan tenaga honorer kategori II sebanyak 789 orang harus melalui seleksi.

Sementara itu, menanggapi kemungkinan batalnya rekrutmen CPNS di Wonogiri, Kepala BKD Wonogiri, Rumanti Permanandiyah, membenarkan hal itu. Dia pun membenarkan usulan anggaran penyelenggaraan CPNS 2013 telah dicoret. Namun, Rumanti berpandangan rekrutmen masih mungkin dihelat jika Pemerintah merilis regulasi baru.

“Keputusan bersama tiga menteri itu kan berlaku hanya sampai Desember 2012. Artinya, kalau ada regulasi baru dan memberi peluang CPNS, ya tetap ada rekrutmen di Wonogiri,” kata dia.

Dia menambahkan kebutuhan rekrutmen CPNS di Pemkab Wonogiri sebenarnya sangat tinggi. Rumanti mencatat kebutuhan tenaga baru mencapai 1.800 orang. Angka itu didominasi guru SD dan tenaga administrasi. Dia berharap masih bisa mendapat kuota CPNS sedikitnya 200 orang tahun depan. Dengan tambahan itu, beban kerja di lingkungan Pemkab Wonogiri paling tidak sedikit berkurang.

29Oct/120

Perekrutan CPNS dan Modal Politik

Perekrutan CPNS - Tahun depan pemerintah berencana mencabut moratorium perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan akan langsung merekrut 250 ribu CPNS. Menteri pendayagunaan aparatur negara menilai, moratorium cukup diterapkan dua tahun dan selanjutnya pemerintah akan kembali merekrut CPNS setiap tahun.

Tidak ada yang salah dengan perekrutan CPNS sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang lebih baik. Perekrutan CPNS juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan efeknya terhadap keuangan negara. Sebab, dengan sistem pensiun yang berlaku saat ini, PNS masih akan tetap membebani keuangan meski telah pensiun. Namun, perekrutan CPNS yang dilakukan tahun depan layak dikritisi. Itu disebabkan alasan kurangnya jumlah PNS tidak didasarkan kepada analisis beban kerja masing-masing kementerian dan lebih-lebih dari pemerintah daerah.

Belum lama ini wakil menteri pendayaan aparatur negara (Men PAN) dalam sebuah diskusi mengatakan, banyak instansi pusat dan daerah yang memanfaatkan jeda moratorium perekrutan CPNS tahun ini tanpa me­lampirkan analisis beban kerja di instansinya. Mayoritas CPNS yang diusulkan juga didominasi tenaga ad­ministrasi, formasi yang kurang memberikan efek langsung terhadap pelayanan publik.

Kita tentu memahami bila Kementerian Keuangan mengusulkan perekrutan CPNS untuk tenaga perpajakan dan bea cukai yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara. Kita juga paham bila Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan perekrutan sipir penjara, Kementerian Kesehatan merekrut dokter dan perawat untuk daerah perbatasan. Demikian pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekrut tenaga guru untuk menggantikan puluhan ribu guru inpres angkatan 1980-an yang memasuki usia pensiun secara serentak pada tahun ini dan tahun depan.

Namun, temuan Kemen PAN membuktikan bahwa perekrutan CPNS umumnya diusulkan kepala daerah yang baru saja memenangi pilkada. Dalam perekrutan tersebut, banyak kepala daerah yang mengusulkan tenaga honorer yang sejatinya adalah tim suksesnya selama pilkada. Perekrutan CPNS dijadikan oleh kepala daerah untuk politik balas budi. Melihat tren tersebut terjadi di daerah, kita patut khawatir perekrutan CPNS tahun depan akan digunakan sebagai modal politik partai yang berkuasa untuk kembali menuai dukungan di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Sebab, para CPNS yang akan direkrut tahun depan bakal menerima SK PNS pada awal 2014. Itu bearti akan ada jutaan orang yang merasa berutang budi kepada pemerintahan dan partai yang berkuasa saat ini. Bila satu orang CPNS membawa kebahagiaan bagi minimal enam orang, itu berarti akan ada tambahan 1,5 juta suara yang bisa digaet partai politik dan calon presiden yang mengklaim perekrutan CPNS adalah jasanya.

Kita berharap, pemerintah tidak serampangan merekrut CPNS bila tidak berdampak langsung kepada penerimaan negara dan perbaikan pelayanan publik. Analisis beban kerja dan analisis jabatan yang akuntabel harus menjadi dasar dalam setiap perekrutan CPNS.

15Oct/120

Perjuangan Tenaga TU dan Guru Honorer Kota Bekasi

Perjuangan 1.945 guru dan tenaga tata usaha honorer Kota Bekasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terganjal penerbitan surat kepala sekolah yang menyatakan mereka tidak didanai APBD Kota Bekasi.  Adanya surat itu membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) tak menyetujui para guru dan tenaga tata usaha honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB) itu masuk ke dalam kategori I yang berhak diangkat menjadi PNS tanpa tes.

Sekitar 30 perwakilan anggota KGB, mendatangi Kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk mempertanyakan hal tersebut. Mereka ditemui oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padlin Kamal dan Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Rudi Sabarudin.

Selain mempertanyakan hal tersebut, Ketua KGB Mukhlis Setiabudi juga mengatakan pihaknya menyampaikan dugaan terjadinya manipulasi data pada daftar tenaga honorer yang disetujui BPKP masuk kategori I. KGB mendapati setidaknya 17 tenaga honorer memalsukan datanya supaya masuk kategori I. “Saat kami sodorkan data tersebut, BKD juga mengatakan pihaknya mencurigai 22 nama lain memanipulasi datanya supaya masuk kategori I. Kategori I yang disetujui BPKP dan diusulkan pada BKN (Badan Kepegawaian Nasional, -red) itu jumlahnya 192 orang,” kata Mukhlis.

Kecurigaan KGB perihal terjadinya manipulasi data makin kuat setelah mendapati satu dari 1945 anggotanya dinyatakan lolos kategori I. Satu-satunya honorer yang lolos itu bernama merupakan pengajar di SDN Bojong Menteng I, Kecamatan Rawalumbu, yang mengajar sejak tahun 2003. “Data honorer yang lolos itu sama dengan kami. Diajukan bersamaan pula, tapi mengapa bisa hanya dia yang lolos. Ini tanda tanya besar yang harus diusut,” katanya.

Menurut Mukhlis, dalam pertemuan, BKD menyatakan kesiapannya untuk memverifikasi ulang nama-nama yang terdata dalam daftar kategori I. BKD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi seputar pencabutan surat keterangan kepala sekolah yang mengganjal pengangkatan menjadi PNS. “Meskipun dijanjikan demikian, kami akan tetap mengawalnya dengan ketat,” kata Mukhlis. Namun saat “PRLM” mencoba mendapatkan langsung keterangan dari BKD, Plt Kepala BKD Padlin Kamal tidak ada di ruangannya. Stafnya mengatakan Padlin tengah berobat ke dokter.

Sementara Kabid Pembinaan Pegawai BKD Rudi Sabarudin yang sempat ditemui “PR” enggan berkomentar karena penyampaian pernyataan merupakan wewenang Plt Kepala BKD. Dalam kesempatan yang sama, KGB juga sempat menagih janji Pemerintah Kota Bekasi yang akan menyamaratakan besar tunjangan mereka dengan TKK tahun 2010.

TKK tahun 2010 mendapatkan tunjangan sebesar Rp 500.000 belum berikut transportasi, sedangkan TKK tahun 2008 hanya memperoleh Rp 300.000 per bulannya. “Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah dijanjikan akan disamakan honornya, tapi hingga sekarang masih nihil. Kami akan kawal terus perihal ini ke tim anggaran DPRD Kota Bekasi. Jika masih belum direalisasikan, kami akan lapor ke polisi,” kata Mukhlis. (A-184/A-89)***