Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

5Dec/120

Kementerian PDT: Tidak Ada Penyelewengan Dana Bansos

Kementerian PDT - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) membantah ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp63 miliar. Dugaan penyelewengan itu sempat mencuat sebab ada beberapa berkas dan dokumen serah terima dana yang tidak lengkap. Hal itu disamapikan melalui Sekretaris Menteri KPDT M Nurdin saat dihubungi.  “Sebenarnya itu hanya persoalan ketidaklengkapan administrasi saja dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak ada kerugian negara,” kata Nurdin.

Ia memaparkan, dalam satu kegiatan yang dilakukan Kementerian PDT, ada sekitar 10-12 dokumen administrasi yang harus dilengkapi misalnya SK (Surat Keputusan) Bupati atau kontrak dan proposal.

“Kekurangan dokumen administrasi bukan berarti ada penyelewengan dana,” ujarnya.

Nurdin juga mengatakan, dugaan yang dilontarkan oleh Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dilansir dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) pada tahun 2011.

“Dan LHP BPK itu tidak masuk dalam kategori kerugian negara, hanya persoalan kelengkapan administrasi saja,” sebutnya.

Dalam LHP BPK memang disebutkan terdapat kekurangan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan KPDT. Namun demikian, Nurdin mengatakan, KPDT telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK tersebut 60 hari setelah menerimanya.

“Kita sudah tindaklanjuti dengan melengkapi dokumen yang kurang. Kita juga sudah memperbaiki resumenya dan sudah dikirimkan ke BPK,” ungkap Nurdin.

Dalam 2-3 minggu terakhir, lanjutnya, BPK sudah mengaudit ulang seluruh penggunaan anggaran di Kementerian PDT. Termasuk didalamnya mengenai dokumen administrasi kegiatan yang baru saja dilengkapi. “Hasilnya baru akan terlihat dalam LHP BPK semester II,” tegasnya.

Secara terpisah, Menteri Negara PDT Helmy Faishal Zaini enggan berkomentar mengenai tudingan tersebut. Helmy yang sedang berada di Bondowoso Jawa Timur menyerahkan sepenuhnya klarifikasi kepada Nurdin.

Sebelumnya, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada potensi penyimpangan anggaran dana bansos di KPDT sebesar Rp 63 milyar karena tidak berdasarkan Proposal atau SK Bupati tentang lokasi penerimaan bantuan, SPK (Surat Perintah Kerja), BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan. Uchok menilai, hal tersebut janggal sebab penggunaan dana seakan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban penggunaan.