Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

22Jan/130

Sebanyak 1.562 Guru Honorer Menolak try out (seleksi) pengangkatan cpns

Sedikitnya 1.562 guru honorer di sejumlah kecamatan di Kab. Bandung yang sudah masuk database di tingkat pemerintahan menolak wacana pemerintah melaksanakan try out (seleksi) pengangkatan mereka menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS/CASN). Mereka berharap dalam mengangkat guru honorer menjadi CPNS/CASN, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/CASN.

Pada pasal 6 PP tersebut dijelaskan, pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD menjadi CPNS/CASN bisa dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Mereka juga sangat tidak berharap ada kebijakan yang berubah dari yang seharusnya dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah.

“Lamun enya mah pemerintah aya kanyaah ka guru honorer, atos we guru honorer teh diangkat jadi PNS/ASN. Na bet kudu dilaksanakeun try out sagala. Memangna pemerintah ragu ka guru honorer anu geus ngabdi belasan jeung puluhan tahun,” ucap Sekjen Forum Honorer Indonesia Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi kepada “GM” melalui telepon selulernya, Senin (26/11).

Menurut Ahmad, adanya wacana para guru honorer harus melewati proses try out dalam pengangkatannya menjadi CPNS/CASN itu, terungkap saat perwakilan para guru honorer melakukan audensi dengan sejumlah pejabat di Pemkab Bandung, “Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat menyatakan para guru honorer harus melewati proses try out dalam pengangkatan menjadi CPNS/CASN,” tukasnya.

Sudah layak

Padahal, kata dia, para guru honorer yang sudah masuk database di pemerintahan itu sudah layak dan tidak diragukan lagi kredibilitas, loyalitas maupun kapabilitasnya dalam mengajar. “Inginnya, para guru honorer yang sudah melewati seleksi administrasi itu diangkat menjadi CPNS/CASN,” katanya.

Ahmad mengatakan, para guru honorer sebenarnya bukan tak mau melewati proses seleksi try out. Tetapi dengan adanya seleksi itu, ada anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah hingga ratusan juta rupiah.

“Lebih baik anggaran untuk seleksi itu diberikan kepada guru honorer. Soalnya, dengan adanya proses seleksi itu, ada kemungkinan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk melakukan kasak-kusuk untuk meloloskan guru honorer menjadi CPNS/CASN dengan menggunakan uang pelicin,” katanya.

Ia sebagai pendidik berharap adanya tindakan kolusi dan main suap dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi CPNS/CASN benar-benar dihindari di Kab. Bandung. “Hal itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Bandung. Jangan sampai untuk menjadi CPNS/CASN, harus menggunakan uang sogokan,” katanya.

Bagaimana kualitas pendidikan bisa mengalami peningkatkan di Kab. Bandung, katanya, kalau dalam pengelolaan atau penyelenggaraan, pemerintah masih kurang memperhatikan hajat hidup para guru honorer. “Ini harus jadi perhatian serius Pemkab Bandung ,” katanya.

15Oct/120

Perjuangan Tenaga TU dan Guru Honorer Kota Bekasi

Perjuangan 1.945 guru dan tenaga tata usaha honorer Kota Bekasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali terganjal penerbitan surat kepala sekolah yang menyatakan mereka tidak didanai APBD Kota Bekasi.  Adanya surat itu membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) tak menyetujui para guru dan tenaga tata usaha honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB) itu masuk ke dalam kategori I yang berhak diangkat menjadi PNS tanpa tes.

Sekitar 30 perwakilan anggota KGB, mendatangi Kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk mempertanyakan hal tersebut. Mereka ditemui oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padlin Kamal dan Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Rudi Sabarudin.

Selain mempertanyakan hal tersebut, Ketua KGB Mukhlis Setiabudi juga mengatakan pihaknya menyampaikan dugaan terjadinya manipulasi data pada daftar tenaga honorer yang disetujui BPKP masuk kategori I. KGB mendapati setidaknya 17 tenaga honorer memalsukan datanya supaya masuk kategori I. “Saat kami sodorkan data tersebut, BKD juga mengatakan pihaknya mencurigai 22 nama lain memanipulasi datanya supaya masuk kategori I. Kategori I yang disetujui BPKP dan diusulkan pada BKN (Badan Kepegawaian Nasional, -red) itu jumlahnya 192 orang,” kata Mukhlis.

Kecurigaan KGB perihal terjadinya manipulasi data makin kuat setelah mendapati satu dari 1945 anggotanya dinyatakan lolos kategori I. Satu-satunya honorer yang lolos itu bernama merupakan pengajar di SDN Bojong Menteng I, Kecamatan Rawalumbu, yang mengajar sejak tahun 2003. “Data honorer yang lolos itu sama dengan kami. Diajukan bersamaan pula, tapi mengapa bisa hanya dia yang lolos. Ini tanda tanya besar yang harus diusut,” katanya.

Menurut Mukhlis, dalam pertemuan, BKD menyatakan kesiapannya untuk memverifikasi ulang nama-nama yang terdata dalam daftar kategori I. BKD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi seputar pencabutan surat keterangan kepala sekolah yang mengganjal pengangkatan menjadi PNS. “Meskipun dijanjikan demikian, kami akan tetap mengawalnya dengan ketat,” kata Mukhlis. Namun saat “PRLM” mencoba mendapatkan langsung keterangan dari BKD, Plt Kepala BKD Padlin Kamal tidak ada di ruangannya. Stafnya mengatakan Padlin tengah berobat ke dokter.

Sementara Kabid Pembinaan Pegawai BKD Rudi Sabarudin yang sempat ditemui “PR” enggan berkomentar karena penyampaian pernyataan merupakan wewenang Plt Kepala BKD. Dalam kesempatan yang sama, KGB juga sempat menagih janji Pemerintah Kota Bekasi yang akan menyamaratakan besar tunjangan mereka dengan TKK tahun 2010.

TKK tahun 2010 mendapatkan tunjangan sebesar Rp 500.000 belum berikut transportasi, sedangkan TKK tahun 2008 hanya memperoleh Rp 300.000 per bulannya. “Pada pertemuan sebelumnya, kami sudah dijanjikan akan disamakan honornya, tapi hingga sekarang masih nihil. Kami akan kawal terus perihal ini ke tim anggaran DPRD Kota Bekasi. Jika masih belum direalisasikan, kami akan lapor ke polisi,” kata Mukhlis. (A-184/A-89)***