Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

14Feb/130

Kode Etik Guru Indonesia Segera Diberlakukan

Peringatan bagi para guru, jika dalam melaksanakan profesinya terbukti menyalahi kode etik, maka akan dijatuhi sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof. Sulistiyo usai pembukaan  Asean Council of Teacher Convention ke-28 (ACT) di Grand Bali Beach Sanur, Bali, Sabtu (8/12/2012). Rencananya,Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang akan mengikat seluruh guru ini bakal diluncurkan pada 1 Januari 2013.

Sulistiyo mengungkap, KEGI sangat berkaitan dengan mutu guru dan mutu pendidikan di Tanah Air.  Jadi, sama halnya dengan profesi lainnya seperti jurnalis atau dokter yang memiliki kode etik, demikian juga dengan guru, perlu ada kode etik yang menjadi rambu-rambu profesi. Menurutnya, sulit untuk mendapatkan kualitas pendidian yang bermutu, jika para guru tidak memahami dengan baik kode etik.

“Kode etik ini berhubungan erat dengan kualitas profesinya sebagai guru dan serta mutu peserta didik,” ujar Sulistiyo.

Selain itu, butir-butir KEGI itu memiliki relevansi, sesuai kompentensi pedagogik dan profesional seorang guru. Pasalnya, KEGI juga mengatur hubungan antara guru, peserta didik, orangtua, masyarakat, teman sejawat, serta organisasi profesi lain maupun profesinya sendiri.

Saat ini sudah dibentuk Dewan Kehormatan Guru di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yang akan menerima laporan atas pelanggaran KEGI yang dilakukan guru. Sulistiyo mengimbuh, kode etik ini juga akan berlaku bagi pendidik yang tidak masuk di sebuah organisasi keguruan. Selain itu, kode etik ini juga berhubungan tunjangan profesi, urusan kepegawaian dan sebagainya.

“Semua guru tanpa kecuali harus mentaati kode etik ini,” katanya sembari menambahkan, KEGI ini sudah disepakati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, mulai hari ini hingga 11 Desember 2012, ratusan guru berbagai jenjang dari 11 negara mengikuti konferensi guru-guru Asia Tenggara ke-28 (Asean Council of Teacher (ACT) dan pertemuan guru-guru Nusantara ke-14.

23Jan/130

Peserta SM-3T Berpeluang Jadi PNS

Peserta program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) berpeluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN). ”Ada kepala daerah yang mengatakan jika mereka kembali ke daerah tersebut akan diterima dan diperjuangkan untuk mendapatkan posisi PNS/ASN,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriadi Rustad.

Menurutnya, hal itu merupakan perkembangan dunia pendidikan, khususnya di daerah. ”Ini merupakan cara pandang baru yang sudah tidak alergi lagi terhadap guru dari luar daerah,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk pengabdian yang merupakan bagian dan komponen dari keprofesionalan guru. ”Selanjutnya mereka akan mengikuti program pendidikan profesi guru. Ketika lulus mereka akan mendapat sertifikat, sehingga berhak memperoleh tunjangan profesi guru,” ungkap Supriadi.
Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait guna mendukung program tersebut. Sebab,  masalah di daerah bukan hanya persoalan pendidikan, tapi juga menyangkut infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan.

”Dengan demikian, ada peran dari Kementerian PU, Kesehatan, dan Pertanian. Ini akan kami koordinasikan untuk selanjutnya,” katanya.
Dia mengklaim program tersebut sudah menyentuh semua daerah yang masuk dalam kategori 3T. ”Dalam artian, daerah yang meminta. Kalau daerah tidak mengajukan permintaan, kami anggap tidak ada kekurangan akan kebutuhan guru,” ujar Supriadi.

Praktik Langsung

Aprisal Al Nahli, salah satu peserta SM3T dari Universitas Negeri Makassar yang mendapat tugas di Papua mengatakan, dirinya mendapat penawaran dari bupati setempat untuk menjadi pengajar di daerah tersebut. ”Pak Bupati bilang kalau saya ingin kembali mengajar di sana akan dijadikan PNS/ASN,” imbuhnya.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas memberikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program itu, lulusan LPTK dapat diuji dalam praktik mengajar langsung.

”Program ini akan melahirkan guru kreatif, punya idealisme, dan panggilan jiwa yang tinggi, dan ini bisa menjadi mekanisme penerimaan PNS/ASN untuk guru,” katanya.

Diharapkan program tersebut tidak hanya difokuskan pada daerah-daerah terluar saja, tapi juga daerah tertinggal dalam arti luas. ”Di Pulau Jawa kan juga masih banyak daerah yang tertinggal. Karena itu, program ini harus dilakukan terus, sehingga semangat belajar masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Tagged as: , , No Comments
5Dec/120

Kota Malang Kekurangan 200 Guru PNS SD

Kota Malang, Jawa Timur, masih kekurangan sekitar 200 guru PNS sekolah dasar (SD) berstatus pegawai negeri sipil. Kepala Bidang Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jianto, mengakui kebijakan moratorium untuk rekruitmen PNS beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab kurangnya guru SD di Kota Malang.

“Selain itu juga banyaknya guru yang pensiun, jumlah rombongan belajar semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru yang berstatus PNS,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru kelas di SD tersebut, pihaknya sudah mengajukan rekrutmen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, namun kapan ada perekrutan guru PNS masih belum ada kepastian.

Jianto mengemukakan, guna mengatasi kekurangan guru saat ini, Disdik memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menerima guru dengan status pegawai tidak tetap yang honornya bisa memanfaatkan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau dana partisipasi masyarakat.

Hanya saja, lanjutnya, pihaknya saat ini masih memprioritaskan SD yang berada di kawasan pinggiran dalam hal membantu honorarium guru tidak tetap tersebut, sebab selain fasilitasnya yang masih minim, dana partisipasi dari masyarakat juga kurang.

Pada tahun 2011, pemerintah juga mengeluarkan peraturan bersama lima menteri yang tertuang dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Artinya, jika ada sekolah kekurangan guru, maka sekolah yang kelebihan guru digeser mengisi sekolah yang kurang.

Jika hal itu tidak dilakukan oleh kota/kabupaten, maka lima kementerian tersebut bisa merekomendasikan untuk menyetop bantuan keuangan maupun menunda formasi penerimaan CPNS, bahkan mendapat catatan kurang baik.

Kelima kementerian yang menandatangani surat keputusan bersama itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.”Kami berharap tahun depan sudah ada rekruitmen CPNS termasuk guru, sehingga kekurangan ratusan guru kelas ini bisa teratasi,” ujarnya.