Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

15Dec/120

Ancaman PNS Selingkuh Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Jangan main-main dengan para PNS yang punya niat selingkuh. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, yang terbukti selingkuh atau pelanggaran moral, tidak akan diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kepala BKPPD, Zukri Surotinojo, seperti diberitakan mengatakan, PNS yang terbukti melanggar tidak mendapatkan TKD, serta akan diberhentikan dari jabatannya.

Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/BKPPD/923/IX/2012, tentang pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan asusila dan pelanggaran moral lainnya.

Dia menegaskan, apabila dalam jangka waktu eanm bulan sejak PNS yang bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar dan tidak memperbaiki atau menyelesaikan dengan baik pelanggaran yang dilakukannya, maka akan diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihaknya menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pimpinan satuan kerja masing-masing, terhadap pemeriksaan dan pemberian sanksi PNS yang ketahuan selingkuh atau melakukan perbuatan asusila lainnya.

Apabila pimpinan SKPD yang bersangkutan tidak segera menindaklanjuti laporan atas pelanggaran staf yang ada di lingkungannya, maka pimpinan SKPD tersebut diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

Pihaknya berharap dengan dikeluarkanya surat edaran itu, dapat memberikan efek jera bagi PNS yang melakukan tindakan asusila.

5Dec/120

Terlibat Politik Praktis Tiga PNS Terancam Kena Sanksi

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Kota Makassar terancam kena sanksi lantaran diduga terbukti terlibat politik praktis jelang pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 22 Januari mendatang. Adapun ketiga oknum PNS tersebut adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Makassar, Lurah Mamajang dan Camat Mamajang.

“Ketiganya sudah kami rekomendasikan ke Bawaslu dan Mendagri serta Mempan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiganya yang diduga terbukti terlibat politik praktis di pilkada Sulsel 2013 mendatang,” tegas Ketua Panwaslu Kota Makassar Amir Ilyas melalui telpon selulernya.

Dia mengatakan, dalam waktu dekat panitia pengawasan pemilu (panwaslu) Kota Makassar berencana kembali melakukan pemeriksaan terhadap ketiganya.

Rencana permintaan klarifikasi tiga pejabat lingkup Pemkot Makassar berlangsung 28 November mendatang. Ketiganya diperiksa karena dianggap ikut terlibat dalam mensosialisasikan bahkan mengukuhkan tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut 1 dengan cara mengumpulkan RT/RW sekelurahan Mamajang, kemarin.

“Ketiganya pasti akan kami periksa kembali,” ujar Amir yang juga merupakan adik kandung anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas.

Hal ini merupakan temuan, maka pihak Panwaslu Kota Makassar tidak memiliki alasan untuk tidak menindaklanjuti hal itu yang kemudian diteruskan ke Bawaslu.

Sebelumnya Kadispora Makassar Agus AS juga sudah pernha menjalani pemeriksaan di Panwaslu Sulsel, terkait keikutsertanya mensosialisasikan pasangan IA, pada kegiatan gerak jalan santai Hut Kota Makassar beberapa lalu.

“Siapaun PNS yang kedapatan berpolitik apalagi sampai mengkapanyekan pasangan calon kami akan tindak siapapun orangnya,” ungkap Amir membantah pihaknya dianggap berpihak pada kandidat tertentu.

Sementara Tim Hukum Sayang, yakni Muh Yasser, mengatakan, pihak panwaslu baik kabupaten/kota maupun provinsi harus membuktikan ucapannya untuk menindak siapaun oknum PNS yang diduga terlibat politik praktis apalagi mensosialisasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

“Kami butuh bukti jangan hanya omongan,” tegas Yasser.

4Dec/120

Tunjangan Kesejahteraan PNS Dihapus

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihapuskan. Penghapusan itu dikarenakan setelah dilakukan evaluasi. Ternyata, kinerja PNS dianggap tidak membaik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir. Syarahsaddin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakjukan evaluasi oleh tim Unit Kerja Gubernur Bidang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (UKGP3).

“Mereka menyatakan, kinerja PNS tidak membaik. Karena itu diputuskan dihapus,” tandasnya. Namun, keputusan itu akan diberlakukan sejak awal 2013. “Tapi, untuk tunjangan kinerja tetap akan kita berikan,” tandasnya.

Besaran tunjangan kesejahteraan yang dihapuskan itu sebesar Rp 400 ribu per orang. Berarti, pada tahun 2013 mendatang, 6 ribu PNS akan kehilangan tunjangan kesejahteraan Rp 400 ribu itu.

Sementara, untuk besaran tunjangan kinerja, jelas Sekda, akan diukur sesuai kinerja masing-masing pegawai.

Pegawai yang disiplin dan kinerjanya baik akan mendapatkan nilai yang lebih ketimbang yang sering membolos. Sekda juga menyebut, dengan pemotongan uang kesejahteraan itu, Pemprov Jambi berhemat sebesar Rp 32 miliar. Anggaran yang dinikmati PNS Pemprov Jambi itu, ke depan akan dialihkan ke sektor lain. “Kita alihkan ke sektor pendidikan yang lebih penting,” terangnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar sering kali mengeluhkan kinerja PNS di lingkup Pemprov Jambi yang tak kunjung membaik. Padahal, sudah diberikan tambahan uang kesejahteraan dan kinerja untuk memperbaiki birokrasi di Pemprov Jambi, namun nyatanya gubernur dan Wagub tetap dibuat kecewa.

Atas dasar inilah, gubernur memerintahkan UKGP3 untuk melakukan evaluasi atas efektivitas tunjangan itu dengan perbikan kinerja PNS, namun nyatanya tidak memberikan perubahan yang signifikan. Karena itu, akhirnya diputuskan tunjangan kesejahteraan itu dihapuskan.

4Dec/120

Pemecatan PNS Koruptor Diusulkan Masuk Putusan Hakim

Belakangan sederet nama pegawai negeri sipil (PNS) mengisi daftar panjang pelaku korupsi di tanah air. Setelah menjalani hukuman, ada di antara mereka yang tetap menduduki jabatannya di instansi pemerintahan. Hal ini banyak menuai kontroversi.  Oleh karena itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, mengusulkan agar pemecatan pegawai negeri yang melakukan korupsi sudah harus dilakukan saat putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak perdebatkan lagi.

“Jelas harusnya PNS koruptor dipecat karena melanggar sumpah jabatannya. Di Undang-Undang Kepegawaian pasal 23 ayat 5 jelas menyebutkan PNS diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah janji dan tidak setia pada UU 1945,” tutur Emerson dalam diskusi bulanan Kementerian Hukum dan HAM, bertajuk “Larangan Menjabat bagi Mantan Terpidana Korupsi” di Gedung Dirjen Imigrasi, Jakarta.

Untuk menjalankan usul tersebut, kata Emerson, pemerintah harus membuat regulasi baru terkait pemberhentian pegawai negeri yang korup. Dengan adanya regulasi baru, maka usulan ini dapat dijalankan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

“Surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri saja tidak cukup. Harusnya dipecat. Ini akan jadi preseden buruk untuk instansi pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah berkaca pada kasus Azirwan, mantan koruptor yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dan tidak dapat dipromosikan dalam jabatan struktural birokrat. Hal tersebut mengacu pada pertimbangan sumpah/janji sebagai PNS.

“Sudah susah-susah usut korupsinya, malah dapat kenaikan jabatan. Di negara yang berjuang lawan korupsi, kondisi Indonesia itu aneh,” pungkas Emerson.

4Dec/120

Sebanyak 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pakpak Bharat Dipecat

Sebanyak 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di PemerintahKabupaten Pakpak Bharat dipecat.Pemecatan itu berdasarkan SK Bupati ditandatangani Remigo Yolando Berutu, MBA. Masing-masing adalah HS guru SD Negeri SP 1 Sibagindar, DLT staf Puskesmas Tinada, HS staf Dinas PU, BC guru SMK Negeri 1 Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan MS staf Puskesmas Sibande kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Para PNS dimaksud terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Dari sisi kemanusiaan, sesungguhnya pimpinan amat berat menjatuhkan sanski. Namun mengingat tindakan itu sudah di luar toleransi, tidak boleh tidak harus dijatuhkan. Diharap, pemberhentian itu memberi efek jera sekaligus mendorong kinerja staf lainnya.

Pimpinan, tandas Kastro, dipastikan memberi reward kepada staf pekerja keras. PNS adalah abdi negara. Sehubungan itu, mereka harus menjalankan tugas sesuai tupoksi. Seorang aparatur menyebut, bawahan tadi jarang masuk kantor. Kalau absen, dinilai cukup lama.

Kabar lain membenarkan, kendati PNS di daerah otonom berusia belia ini jamak tersangkut perkara korupsi, mereka masih tetap menerima rezeki dari negara. Terpidana itu menerima gaji bulanan dan tak kunjung diberhentikan. Beberapa diantaranya juga telah kembali mengenakan seragam. Ir Suj mantan Kepala Dinas Kehutanan dan MM mantan Kepala Dinas Pendidikan terpidana perkara penyelewengan APBD disebut-sebut belum masuk dalam memori pembahasan pemecatan.

3Dec/120

Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Naik Lagi

Usulan kenaikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang diusulkan Pemkot Balikpapan dalam APBD Perubahan 2012 telah disetujui DPRD Balikpapan. Alasannya kenaikan tunjangan ini sebagai reward atas pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan target. Meski demikian, sampai sekarang anggaran tersebut belum terealisasikan karena masih harus menunggu SK wali kota.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD yang sekaligus anggota badan anggaran Son Haji ketika ditanya mengenai kenaikan tunjangan pegawai negeri. “Target PAD kan meningkat tahun depan, kita sepakati jalan tengah sebesar Rp 329 miliar. Jadi kenaikan tunjangan ini salah satunya kita anggap ya apresiasi dari kemampuan mereka mendongkrak PAD kota,” terangnya.

Meski demikian, ia menganggap pemberian tambahan tunjangan seharusnya tidak diberlakukan secara merata, melainkan berdasarkan prestasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Misalnya SKPD tertentu penyerapan anggarannya di atas 80 persen. Itu kita kasih reward, kalau yang di bawah itu ya dikasih hukuman. Saya kira tahun anggaran 2013 nanti perlu ada hukuman bagi SKPD yang serapannya di bawah 80 persen. Jadi sebagai pemicu supaya lebih semangat bekerja dan bekerja keras,” imbuhnya.

Sementara itu, besarnya tambahan tunjangan yang akan diberikan masih belum diungkapkan oleh pemkot. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dikonfirmasi beberapa saat lalu mengatakan masih belum ada nominal pastinya. “Masih dibahas,” ungkapnya.

Sementara Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang juga enggan berkomentar. “Belum, itu saya enggak mau ngomong dulu, nanti malah booming. Tanya ke Sekda saja,” jawabnya singkat. Begitu juga Sekda Balikpapan Sayid MN Fadli juga mengaku belum ada putusan mengenai besaran kenaikan tunjangan.

3Dec/120

PNS Harus Miliki Rasa Malu Korupsi

Bila rasa malu sudah tertanam, maka naluri untuk melakukan korupsi akan hilang dengan sendirinya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristinady Sanjaya meminta seluruh pegawai negari sipil (PNS) menanamkan rasa malu untuk melakukan korupsi. Menurutnya, bila rasa malu sudah tertanam, maka naluri untuk melakukan korupsi akan hilang dengan sendirinya. Hasilnya, kerugian negara akibat korupsi semakin kecil.

“Tapi, jika rasa malu itu sudah hilang, maka tindak pidana korupsi akan tetap ada, dan cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” katanya di Pontianak.

Sementara soal kinerja PNS Kalimantan Barat yang buruk, Cristinady berjanji segera melakukan perbaikan terhadap bawahannya. Sehingga, kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan dan berjalan dengan baik.

“Kami segera melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang dianggap buruk,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, BPKP melansir buruknya kualitas pelayanan di Kalimantan Barat. Hasil itu, didapat setelah BPKP melakukan pengecekan di RS Soedarso Pontianak dan pada lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

16Oct/120

Komplikasi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggal menunggu waktu  akan segera berlaku bagi PNS di Indonesia, karena tanggal 11 Oktober 2012  DPR- RI baru saja ketok palu. Artinya sekarang menunggu resminya RUU tersebut ditanda tangani pihak pemerintah.  Penulis mencoba menguak misteri perubahan PNS menjadi ANS. Setelah melalui proses perenungan yang  mendalam penulis berani mengemukakan bahwa ini akibat dari kegagalan impian UU nomor 43 Tahun 1999, dan untuk menghabiskan pegawai-pegawai yang tidak berkualitas akibat penerimaan secara KKN serta untuk mengurangi kekecewaan pegawai akibat dari system promosi pegawai yang salah dalam penerapan pemilukada dan otonomi daerah, maka diajukan RUU-ASN. Dengan demikian secara tidak langsung oknum-oknum yang tidak berkualitas dan tidak mampu beradaptasi dengan disiplin akan mundur secara teratur, karena tuntutan disiplin dan  profesionalitas semakin tinggi dari  pemerintah. Sementara itu pegawai-pegawai senior  yang merasa kecewa hak-haknya telah dirampas oleh system promosi yang salah akan  dapat lebih tenang dan dapat mengambil hikmah akibat korban system promosi jabatan tersebut. Dipihak lain bukan berarti RUU-ASN ini telah dapat menyelesaikan semua  masalah kepegawaian RI secara tuntas, namun jika  RUU ini benar-benar sudah resmi diterapkan, maka setelah penulis identifikasi beberapa point penting dalam RUU tersebut dapat menimbulkan komplikasi permasalahan yang dapat terjadi, antara lain sebagai berikut :

Pertama : ASN sebagai pengganti istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka konsekuensinya seluruh PNS perlu dilantik ulang sebagai ANS demi legalitas keabsahan ASN. Bayangkan berapa banyak ASN yang akan dilantik. Jika pelantikan hanya di lokasi (locus)  tempat ANS berdomisili tidak masalah. Bagi PNS yang dipekerjakan di daerah lain, maka ini memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi yang bersangkutan. Biasanya biaya akan ditanggung oleh masing-masing aparatur yang akan dilantik.

Kedua :Membaca pointer penting dari RUU ANS, penulis merasa cukup kaget resolusi RUU ini, kalau ketika dahulu pensiunan PNS mendapat uang pensiun tiap bulan, maka mereka yang pensiun terhitung 1 Januari 2013 tidak mendapat uang pensiun tetapi akan mendapat uang tolak yang dikatagorikan tiga kelompok : (1) Golongan II masa kerja 20 tahun keatas akan mendapat uang tolak sebesar Rp 0,5 milyar. (2) Golongan III masa kerja 20 tahun akan mendapat uang tolak sebesar Rp. 1 milyar dan (3) Golongan IV masa kerja 20 tahun akan mendapat uang tolak sebesar Rp. 1,5 milyar.

Dampak ketentuan ini adalah : kekhawatiran akan banyak pegawai yang minta pensiun dini, terutama bagi pegawai yang tidak mampu mengikuti peraturan disiplin pegawai yang makin ketat,  professionalitas dan kapabilitas  yang dituntut.  Bisa juga ASN minta pensiun karena jenuh dengan kondisi kerja dan ingin mencari nuansa baru.

Ketiga : Dampak lebih lanjut akibat banyaknya ASN yang mengajukan pensiun dini adalah pengeluaran rutin Negara yang dikeluarkan pun akan sangat basar, sehingga dikhawatirkan akan menggangu jatah untuk pengeluaran pembangunan. Kalau ini terjadi pembangunan akan mengalami stagnan.

Keempat : Apakah masyarakat sudah siap menerima uang kagetan (pensiun) yang nilai nominalnya bukanlah sedikit? Dikhawatirkan: (1)  mereka akan belanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ketimbang yang primer. (2) Bingung uang tersebut mau diapakan. Bagi yang kurang kreatif dan berfikir aman, paling uang tersebut akan didepositokan. (3) Bagi pria yang sudah berkeluarga dan  merasa dirinya semakin mapan, bisa saja ia mulai berfikir untuk mencari istri baru yang lebih muda.

Kelima :    Hal yang positif akibat pemberian uang pensiun yang besar ini adalah kelompok ekonomi mapan akan meningkat, dengan demikian struktur ekonomi masyarakat akan terjadi pergeseran.

Keenam : Meminimalisir ASN yang koruptif dimasa yang akan datang, mengingat sanksi pelaku korupsi cukup tegas.

Ketujuh : Seleksi ASN diprediksi akan mampu mendapatkan pegawai yang berkualitas tinggi, baik dari aspek wawasan, keterampilan maupun moral. Dengan kata lain  mereka yang betul-betul orang  pilihan (selected people) saja yang dapat diterima sebagai ASN. Penulis berani prediksi demikian karena sanksi yang keras telah dicantumkan terhadap ASN yang berani melakukan kecurangan ataupun KKN dalam melakukan seleksi ASN.

Kedelapan : Multipier effek dari point tujuh diharapkan terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (public) karena dalam jiwa ASN  diharapkan telah tertanam jiwa profesionalitas dan tanggung jawab tinggi.

Kesembilan : Akibat dari point satu hingga delapan, ANS menjadi profesi yang bergengsi dan semakin dihormati masyarakat dalam stratifikasi social. Di salah satu daerah di Jambi ada semacam kebanggaan, jika dapat menantu PNS. Apalagi setelah berubah ASN, ASN akan semakin tersanjung saat melamar gadis pinangannya.

Rekomendasi :

Pertama : Sebelum RUU ini ditanda tangani pemerintah, sebaiknya lakukan uji public terutama pakar-pakar ilmu social dan administrasi Negara untuk diminta masukan. Lebih baik agak terlambat menerapkannya ketimbang banyak persolan baru yang muncul.

Kedua : perlu sosialisasi yang meluas dan kontinyu kepada seluruh ASN, sehingga mental mereka benar-benar siap sebagai ASN maupun akan memutuskan minta pensiun dari ASN.

Oleh : Drs. H. Navarin Karim, M.Si (Penulis adalah Dosen PNSD Kopertis Wilayah X dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi.)