Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

28Feb/140

Rekrutmen PNS di Manado banyak Disorot

kisruh cpns

Jeffry Edward Alibasya (Ketum Pemuda Muhammadiyah Sulut)

Akibat hasil pengumuman CPNS, terutama untuk kategori CPNS Honorer K2 yang tidak sesuai harapan, sempat terjadi aksi anarkis oleh beberapa oknum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Manado.

Menyorot kenyataan yang ada, Jeffry Edward Alibasya selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara mengungkapkan keprihatinannya.

"Ini reaksi yang perlu kita teliti, kemungkinan para Sat Pol PP yang tidak lulus CPNS, khususnya honorer K2 sudah dijanjikan lebih. Namun kemudian mereka tidak lulus, inilah persoalannya, proses rekrutmen PNS harus bebas dari dominasi kepentingan politik tertentu, kalau begini jadinya ada indikasi para CPNS dieksploitasi untuk kepentingan elit politik tertentu," ujar Jeffry.

Lebih lanjut, Jeffry juga menambahkan bahwa perbuatan memanfaatkan PNS untuk kepentingan tertentu merupakan hal yang tidak baik.

Jeffry menyarankan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan resistensi masyarakat menyangkut dengan perekrutan CPNS yang ”bermasalah” saat ini.

”Tolong jangan dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan segelintir orang, apalagi pemerintah yang karena sengaja menanamkan investasi politik guna mau menguasasi masyarakat sebagai konstituen. Harusnya hal anarkis seperti ini tidak perlu ada, kedepan kami sarankan tolong pemerintah daerah memisahkan persoalan perekrutan CPNS dengan urusan politik praktis,” pungkas Jeffry.

Terkait dengan 182 CPNS honorer K2 yang tidak lolos penerimaan CPNS 2013, pihak Pemkot Manado telah menyurati KemenPAN&RB agar ada solusi yang diberikan.
Mungkin dapat disarankan, untuk meningkatkan peluang lulus ujian CPNS di tahun berikutnya, sebaiknya berlatih menggunakan CAT CPNS Software yang bisa anda dapatkan disini.

28Feb/140

182 CPNS Honorer K2 Tidak Lolos, Pemkot Manado Surati Kemenpan

Hasil pengumuman CPNS Honorer K2 menuai beragam reaksi di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kericuhan juga sempat terjadi. Hal ini dikarenakan pengumuman CPNS Honorer K2 tersebut diduga sarat dengan kecurangan.

Para CPNS Honorer K2 yang tidak lolos merasa kecewa, karena mereka telah mengabdi hingga puluhan tahun dan hingga kini belum juga diangkat sebagai PNS. Mereka yang rata-rata sudah berumur juga mulai merasa resah.

Di Kota Manado, tercatat sekitar 182 CPNS Honorer K2 yang tidak lolos pada penerimaan CPNS 2013. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Manado segera mengambil sikap dengan secara resmi melayangkan surat pengajuan dan permohonan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar tenaga honorer K2 yang tidak lolos CPNS dapat diakomodir.

Wawali Kota Manado, Harley AB Mangindaan mengatakan, "Berkisar 182 nama-nama honorer K2 yang belum lulus tahun ini telah kami kirim namanya ke pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN RB dan BKN. Surat perjuangan nasib para honorer K2 yang tak lolos ini dibawa langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado Pontoh Ventje Rudy."

”Tentu kami berharap kiranya pihak Kemenpan-RB dan BKN dapat membantu mereka para peserta K2 yang belum lolos sehingga dapat diakomodir,” lanjut Mangindaan di sela-sela kegiatannya di TPA Tuminting, Selasa (25/2).

cpns honorer k2

Mungkin dapat disarankan, untuk meningkatkan peluang lulus ujian CPNS di tahun berikutnya, sebaiknya anda berlatih menggunakan CAT CPNS Software yang bisa anda dapatkan disini.

28Aug/130

Ketatnya Persaingan Tes CPNS. Mungkinkah Lulus Jadi CPNS?

pns

Ketatnya Persaingan Tes CPNS membuat sebagian calon pelamar merasa ragu-ragu akan kesempatan mereka untuk dapat lulus menjadi seorang CPNS. Padahal, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Perbedaan diantara mereka adalah SIAPA yang lebih siap dalam menghadapi ujian tersebut.

Beberapa Kementerian/Lembaga siap membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat yang tertarik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di September 2013 nanti. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai kementerian yang diserahi tugas melaksanakan tes penerimaan CPNS ternyata juga mencari banyak PNS.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar memastikan jika penyeleksian tes masuk CPNS akan berlangsung ketat dan semua peserta diperlakukan sama.

Azwar Abubakar mengatakan bahwa tes masuk PNS akan sangat ketat. “Pertama, semua tes kompetensi dasar disiapkan Menpan. Jadi, sekarang semua yang masuk PNS, semua harus mengikuti tes PNS, semua sama,” demikian dipaparkan oleh MenPAN-RB, Azwar Abubakar.

Dia menyebutkan, pihaknya menyiapkan sedikitnya 20 ribu jenis soal yang akan diberikan tes secara acak yang terdiri dari soal LJK maupun tes komputerisasi.

"Inti soal itu, kompetensi dasar kepribadian, potensi akademik, wawasan kebangsaan. Baru setelah itu lewat kompetensi bidang tertentu," ujarnya.

Azwar meyakini tidak akan bocoran soal terkait ujian CPNS ini. Menurutnya, semua soal sudah diamankan secara rahasia. "Semua soal sudah dikunci. Jangan percaya ada bocoran," katanya.

Terkait pelaksaan tes, dia menambahkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa kampus, kepolisian ataupun LSM untuk menertibkan kelangsungan ujian tersebut.

"Pengawasan dari daerah masing masing-masing, ada polisi, ada konsorsium LSM juga," kata dia.

Agar dapat lulus dari penyaringan penerimaan CPNS, seorang pelamar harus memiliki persiapan dan modal yang besar. Modal besar tersebut adalah kesiapan fisik dan mental. Pelaksanaan ujian penerimaan CPNS memakan waktu berjam-jam sehingga menguras tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, diharapkan para pelamar CPNS telah membekali dirinya dengan latihan atau pembelajaran seputar soal-soal CPNS, yang meliputi TKD, TKU, TKB, dan lain sebagainya.

Sebagai sarana pembelajaran, disarankan untuk berlatih menggunakan latihan soal-soal ujian CPNS yang bisa anda peroleh disini. Anda juga dapat memperoleh software latihan soal CPNS sistem CAT.

4Jun/130

Usia Pensiun Pegawai Negeri Akan Diperpanjang

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa angkat bicara soal rencana pemerintah menaikkan usia pensiun pegawai negeri sipil dari 60 tahun menjadi 62 tahun. “Soal itu bukan untuk memperpanjang usia bekerja. Tapi, memang ekspektasi hidup masyarakat Indonesia meningkat juga,” kata Hatta saat ditemui selepas rapat BBM di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta.

Namun, Hatta enggan berkomentar lebih lanjut. Sebab, kebijakan tersebut bukan menjadi wewenangnya, melainkan wewenang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Seperti diberitakan, pemerintah memperpanjang batas pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon I, eselon II, ataupun jabatan fungsional. Kalau selama ini usia pensiun maksimal 60 tahun, dengan aturan baru, usia 62 tahun boleh menjabat.

Beleid baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2013 tentang Perubahan Keempat atas PP No 32/1979 tentang Pemberhentian PNS.

Namun, ada beberapa syarat bagi PNS yang boleh melanggengkan jabatan hingga umur 62 tahun. Pertama, PNS harus memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi. Kedua, memiliki kinerja yang baik. Ketiga, memiliki moral dan integritas yang baik. Terakhir, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.

Tagged as: No Comments
20Feb/130

Ahok Tidak Pangkas Gaji Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta

Untuk penghematan anggaran, Pemprov DKI telah memangkas pos di sejumlah jajarannya. Kendati demikian, penghematan itu bukan berarti memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).  “Tidak ada satupun yang dipotong gaji PNS. Tidak dipotong, ” ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau disapa Ahok, di Balaikota Jakarta, Ahok menuturkan pihaknya akan menghemat anggaran yang terkait pada hal non teknis. “Dinas-dinas yang lain sudah dipotong, tapi kecil-kecil,” ujar pria berkacamata ini menjelaskan.

Dalam sejumlah kesempatan, Ahok mendesak sejumlah instansi untuk menghemat anggarannya. Seperti yang terekam dalam video yang diunggah Pemprov DKI pada 8 November 2012 itu. Dalam rekaman vidoe yang berjudul ‘Wagub Provinsi DKI Jakarta Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas PU di Ruang Rapat Bappeda’ itu, Ahok dengan gayanya blak-blakkan mendesak jajaran Dinas PU DKI untuk menghemat anggaran sebesar 25 persen dari pagu yang telah diajukan.

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Kepala Dinas PU Jakarta, Tarjuki dan jajarannya itu, Ahok menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan di seluruh dinas-dinas lantaran Pemprov DKI Jakarta ingin mengalokasikan dana APBD yang lebih besar bagi wargnya.

Tak hanya Dinas PU DKI yang didesak memangkas anggaran, Dinas Pertamanan dan Pemakaman pun dinilai Ahok terlalu besar anggarannya. Menurut Ahok, menjaga taman di ruas jalan protokol tak harus menghabiskan anggaran lebih dari Rp 5 miliar.

“Kan lucu, di Jakarta untuk menjaga taman di Thamrin dan Sudirman ada berapa miliar. Kalau gitu fungsi Dishub dan Satpol PP untuk apa,” ucap Ahok heran di Pemprov DKI Jakarta.

Selain memangkas sejumlah anggaran non teknis, Pemprov DKI juga akan meningkatkan pendapatan lain seperti pembelian saham. “Mudah-mudahan ditambah dengan pemasukan. Kita akan beli saham banyak. Termasuk penyertaan modal BUMD yang sehat,” ujarnya.

Tagged as: , No Comments
18Feb/130

Guru di Bawah Kementerian Agama (Kemenag) Resah

Sejumlah guru sertifikasi non Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu/orang untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) Inpasing (penyetaraan guru negeri dan swasta). Apalagi jika pungutan itu diakumulasikan dengan sebanyak 400 guru, nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Informasi dari seorang guru menyebutkan, beberapa waktu lalu memang ada SK dari Kemenag yang intinya meminta iuran sebesar Rp 100 ribu untuk pengurusan SK Inpasing. Kalau hanya seorang guru, kata dia, nilainya memang hanya Rp 100 ribu dan rasanya tidak memberatkan. “Tapi kalau diakumulasi dengan total guru yang mencapai 400 orang, jumlahnya bisa puluhan juta,” katanya, Selasa (27/11).

Ditambahkan guru tersebut, kalau memang bentuknya hanya infaq, seharusnya tidak dipaksakan. Tapi yang terjadi kali ini, kesannya ada pemaksaan. Karena itu, sejumlah guru merasa keberatan. Apalagi kalau uang itu terkumpul dari sebanyak 400 orang guru. “Terus uang sebanyak itu untuk apa dan bagaimana kemudian pertanggunganjawabannya,” ujar dia.

Sementara itu Kasubag Humas Tata Usaha (TU) Kemenag Kota Kediri, Ahmad Zuhri yang dikonfirmasi terkait keluhan guru terhadap pungutan Rp 100 ribu, membantahnya. Iuran sebesar Rp 100 ribu tersebut bentuknya paksaan tapi sukarela. “Karena yang mengerjakan itu staf di Kemenag dan harus diselesaikan secepatnya. Makanya kami minta bantuan dari para guru dan seikhlasnya. Besaran itu maksimal Rp 100 ribu,” ujarnya.

Sebelum muncul keluhan, tambah Zuhri, para guru sertifikasi itu dikumpulkan dan diberi penjelaskan adanya peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri yang mengharuskan semua guru sertifikasi di bawah naungan Kemenag,  melakukan pendataan Inpasing. “Karena waktunya yang mendesak, makanya kami minta bantuan iuran seikhlasnya kepada para guru dengan harapan pengurusanya dapat dipercepat,” katanya.

Karena, jika pada waktu yang ditetapkan pihaknya tidak juga mengirimkan data-data guru, maka pengurusan akan diambil alih oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag. “Jika yang melakukan pendataaan Kanwil, maka para guru yang ditempatkan di Kota Kediri, bisa saja disistem roling ke lembaga sekolah di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara uang iuran dari para guru tersebut, kata Zuhri, digunakan untuk pengganti biaya kerja lembur para pegawai yang mengurusi SK Inpassing dan juga untuk pembelian kertas dan keperluan lainnya. “Dengan kerja lembur hingga malam hari, diharapkan pengurusan SK dapat segera selesai. Karena, kebutuhan ini juga untuk kepentingan para guru juga,” tutur dia.

Meski begitu, kata dia, kalau memang ada sejumlah guru yang merasa keberatan dengan iuran maksimal Rp 100 ribu, uangnya akan dikembalikan. Karena iuran itu bentuknya bukan paksaan. “Kalau bentuknya sukarela tapi masih ada yang keberatan, ya kami akan kembalikan,” janji Zuhri, sambil menambahkan jika saat ini  berkas para guru sudah diserahkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur pada 26 November.

15Feb/130

Satpol PP Incar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bolos

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang suka bolos kerja harus berhati-hati. Satpol PP Bontang segera melaksanakan razia PNS yang membolos pada jam kerja.“Yang jelas dalam waktu dekat ini. Soal waktu nanti saya kabarin. Takut bocor. Dalam razia ini, kami akan berusaha meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja, salah satunya adalah melalui razia untuk pegawai yang keluyuran pada saat jam dinas,” kata Kepala Satpol PP Sofiansyah saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, razia tersebut akan dilaksanakan secara tiba-tiba, jadi tidak ada yang tahu kapan waktu pelaksanaannya.
Ia mengatakan, razia terhadap PNS yang keluyuran semata-mata sebagai upaya meningkatkan disiplin agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, dan target lokasi adalah pusat-pusat keramaian.
“Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Jadi, kalau masih ada yang suka keluyuran maka jangan salahkan Satpol PP apabila melakukan penertiban,” ucapnya.
Secara teknis, Satpol PP akan mendatangi beberapa tempat. Salah satunya kantor SKPD terkait. Ia mengatakan PNS yang tidak hadir akan didata nama dan alasan ketidakhadirannya. Selain itu, anggota Satpol PP nanti juga akan disebar di lokasi lain. “Pasti ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sesuai aturan berlaku,” kata dia.
Ia mencontohkan jika PNS yang tidak masuk kerja adalah staf biasa, maka yang wajib memberikan penalti adalah kepala seksi. Dan, sebaliknya, jika kepala seksi tidak masuk diberikan penalti oleh kepala bidang.
Begitu seterusnya, jika kepala bidang tidak masuk kerja maka kepala dinas yang harus mengambil tindakan. “Jika kepala dinas yang tidak hadir, maka segera dilaporkan ke Sekretaris Kota (Sekkot) untuk diberikan sanksi,” tandasnya.
Pihaknya juga akan menurunkan personel untuk mengawasi sejumlah warung dan kedai kopi di Kota Taman.Sofiansyah  menegaskan, jika ditemukan para PNS yang bolos pada jam kerja ini, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mencatat nama PNS bersangkutan dan diserahkan ke atasan melalui Dinas, tempat mereka bekerja.Pihaknya menjelaskan, bagi PNS yang tertangkap basah kelayapan pada jam kerja akan langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, para PNS tersebut akan didata dan diserahkan kepada pimpinannya masing-masing untuk memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yang sekiranya dapat memberi efek jera.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh PNS jajaran Pemkot Bontang agar tidak keluyuran pada jam kerja.
Tidak hanya PNS, Sofiansyah juga mengatakan, nanti pihaknya akan melakukan razia  pelajar yang suka membolos sekolah, baik itu dari tingkat SMP dan SMA.
“Kami akan selalu berusaha melakukan penertiban semaksimal mungkin, agar sumber daya manusia Bontang bisa terus meningkat khususnya dari segi disiplin,” pungkasnya.

Tagged as: No Comments
14Feb/130

PNS Aceh Utara Diminta Mereformasi Diri

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Syahbuddin Usman, mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) Aceh Utara agar mereformasi diri sendiri tanpa harus menunggu instruksi pada wakti-waktu mendatang.Jika PNS/ASN Aceh Utara biasa masuk kerja pukul 09.00 WIB, maka mereka diminta mengubah kebiasaan buruk itu dengan masuk kerja tepat waktu. Dia juga meminta tenaga kesehatan tidak hanya menunggu orang sakit datang ke Puskesmas, tetapi harus mendatangi masyarakat.

“Jangan pukul sebelas siang Puskesmas sudah tutup,” ujar Syahbuddin Usman kepada Analisa usai acara jalan santai di Lapangan Upacara Lhoksukon. Jalan santai ini untuk memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Sekda mengingatkan, pejabat harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010, yang isinya antara lain menyatakan PNS/ASN harus hadir tepat waktu.

Sekda mengingatkan, jika ada PNS/ASN yang tidak masuk kerja selama 46 hari dalam setahun, pihaknya akan mengambil tindakan dengan cara memecat secara tidak hormat, seperti yang telah dilakukan terhadap beberapa tenaga kesehatan Aceh Utara.

Jalan santai

Di bagian lain, Syahbuddin usman menambahkan, tahun ini HUT Korpri disambut lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan jalan santai sejauh tiga kilometer yang diikuti ribuan peserta dan dipusatkan di Lhoksukon.

Ribuan peserta itu berasal dari keluarga PNS/ASN, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN, karyawan Exxon Mobil, dan karyawan PIM. “Sebelumnya kita targetkan hanya 500 peserta, kenyataannya lebih seribu peserta,” ungkapnya.

Kegiatan ini dipimpin Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib didampingi Wakil Bupati Muhammad Jamil. Turut hadir Kapolres Aceh Utara AKBP Farid BE, Dandim 0103/Aceh Utara, Letkol Inf Agus Triantoni, para kepala dinas di Aceh Utara, dan PNS/ASN.

Usai acara, peserta menerima kupon berhadiah yang kemudian diundi. Peserta yang beruntung mendapatkan aneka hadiah seperti kulkas, televisi, kipas angin, dan sebagainya.

“Tujuan kegiatan jalan santai ini untuk membuat para PNS/ASN saling mengenal,” jelas Syahbuddin Usman.

Tagged as: , No Comments
12Feb/130

KPK Akan Kehilangan 41 PNS dan 28 Penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harap-harap cemas menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani draft perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63/2005 tentang pengaturan kepegawaian KPK. Jika sampai akhir tahun tidak juga ditandatangani, KPK terancam kehilangan sebanyak 41 pegawai negeri sipil (PNS) plus 28 orang penyidik (sebelumnya 27 orang penyidik) yang ditarik Mabes Polri.

“Kalau tidak segera diteken (ditandatangani) bulan ini, ada 41 PNS di KPK yang mundur, habis delapan tahun,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas yang ditemui di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta.

Busyro menambahkan untuk PP Nomor 63/2005 ini terkait dengan kepegawaian sumber daya manusia (SDM) di KPK yang merupakan PNS dari kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Kalau perubahan PP itu tidak ditandatangani, maka sebanyak 41 orang PNS akan mengundurkan diri. Jumlah PNS ini terdiri dari PNS dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jumlah ini tidak termasuk dengan sebanyak 28 orang penyidik Polri, yang 13 orang di antaranya dilakukan penarikan dan alih status oleh Mabes Polri. Bahkan salah satu dari 13 nama tersebut ada nama Novel Baswedan, penyidik kasus simulator SIM.

Nama penyidik lainnya yaitu Imam Turmudi, robhertus Yohanes, Eddy Wahyu, Yohanes Richard, Usman Purwanto dan Asep Guntur. Selain itu ada Bagus Suropraptomo, Taufik Herdiansyah Zeinardi, Afief Yulian, Salim Riyad, Budi Santoso dan Budi Nugroho.

Menurutnya yang kompeten untuk menerbitkan perubahan PP Nomor 63/2005 adalah presiden selaku kepala eksekutif. Padahal draft perubahan PP tersebut telah dibahas selama dua tahun dan sudah diserahkan kepada presiden sejak sebulan lalu.

Polri pun ikut dalam pembahasan draft perubahannya dan menyatakan setuju dengan isinya. Draft perubahan PP itu, ia melanjutkan, intinya tentang perpanjangan pegawai KPK menjadi 12 tahun, dari sebelumnya delapan tahun.

Saat ditanya kenapa Polri tetap akan menarik penyidik Polri meski sudah setuju dengan isi draft perubahan PP Nomor 63/2005, Busyro meminta agar menanyakan hal ini kepada Kapolri. Jika Polri menarik 28 orang penyidiknya, maka penyidik di KPK akan tersisa kurang dari 60 orang.

“Nah, tanyakan yang menariknya. Iya, mereka ikut (pembahasan draft perubahan PP Nomor 63/2005),” jelasnya.

Tagged as: , No Comments
12Feb/130

Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kental Nuansa Politik

Dalam tahun-tahun belakangan, rumors yang beredar bahwa penempatan pejabat penting di daerah terkontaminasi nepotisme dan kental dengan nuansa politik.“Itu artinya peran kepala daerah sangat menentukan. Sehingga tidak heran kalau Baperjakat dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil (PNS) belakangan hanya dijadikan formalitas saja menurut BKN,” ujar Jumadi.

Menurut pengamat politik dari Universitas Tanjungpura ini, fenomena pemilihan kepala daerah langsung turut berperan menentukan jabatan kepala dinas, kepala badan, bahkan kepala bagian dan lain sebagainya.

“Itu sangat kental dengan nuansa politik. Pejabat yang diangkat lebih banyak pada pertimbangan balas budi. Juga karena nepotisme dan primordial bisa saja terjadi. Sehingga yang ditempatkan bukan berdasarkan profesionalitas,” tegas Jumadi.

Sudah pasti, lanjutnya, akan sangat memengaruhi kinerja birokrasi pemerintah. Kemampuan dan profesionalitas pegawai dikesampingkan. Yang parah jangan sampai terjadi “orang kita” dan bukan.

“Meskipun penjaringannya lewat Baperjakat, tetapi di akhir yang mengambil keputusan adalah kepala daerah. Sangat sulit untuk lepas dari intervensi kepala daerah yang kadang dipengaruhi para pembisik dan kepentingan,” tandas Jumadi.

Memang, saat ini sedang digodok Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang isinya nanti sebagai pembina kepegawaian di daerah bukan lagi kepala daerah tetapi sekda. Namun Jumadi menyatakan itu tidak menjamin dalam pengangkatan pejabat lepas dari intervensi kepala daerah.

“Saya pikir itu sebuah terobosan baru. Tetapi bukan jaminan untuk bebas dari campur tangan kepala daerah. Apalagi dalam pemilihan sekda juga tidak lepas dari campur tangan kepala daerah,” paparnya.

Sementara itu pun tidak sedikit kepala daerah yang tidak setuju. Mengingat pejabat yang ada di bawah kepemimpinannya juga harus di bawah kendalinya.

“Seharusnya orang yang duduk di birokrasi benar-benar profesional. Tidak ada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Harus bebas dan netral dari politik,” harapnya.

Jika masih ada intervensi politik, maka susah untuk menciptakan aparat birokrasi yang berkualitas. Reformasi birokrasi akan sulit terwujud.

Sementara DR Zulkarnaen beberapa waktu menegaskan perlu ada evaluasi mendasar untuk birokrasi di Indonesia. Pengangkatan pejabat harus mengedepankan transparansi. Seorang PNS naik jabatannya harus berdasarkan karier, bukan sesuai dengan siapa yang menjabat kepala daerah.

“Seorang PNS naik jabatan itu harus berdasarkan karier. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, yang menentukan adalah siapa pejabat politik yang berkuasa. Artinya, dalam pemindahan pejabat masih dimonopoli oleh kepala daerah,” kata Zulkarnaen.

Zulkarnaen menegaskan, yang harus dikedepankan adalah transparansi dan fit and proper test dalam pengangkatan pejabat. Kalau mengandalkan Baperjakat juga masih belum bisa. Karena yang mengangkat Baperjakat juga kepala daerah.

Ia berharap dengan adanya RUU ASN penentuan pejabat karier tidak lagi ditunggangi kepentingan politik. Setelah pengalihan wewenang ini, strategi membangun stabilitas kepegawaian dijalankan dengan sistem promosi jabatan open carrier system.

Dalam sistem ini untuk mengisi jabatan-jabatan penting mulai dari eselon satu dan di bawahnya dilakukan secara terbuka. Para PNS yang merasa telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu bisa ikut mendaftar sebagai kandidat kepala SKPD.

Dalam penetapannya, PNS mana yang layak menduduki jabatan tertentu, mempertimbangkan aspek kompetensi, track record dan klasifikasi kepangkatan. (dbs)

Tagged as: , No Comments