Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

5Dec/120

Perbaiki Sistem Penentuan Pejabat

Maraknya jumlah PNS (pegawai negeri sipil) bermasalah dengan hukum yang dipromosikan menjadi pejabat, menunjukkan masalah sistemik. Hal ini bisa diantisipasi, dengan pengaturan rekrutmen pejabat yang lebih bisa dikendalikan dan jelas kriterianya.

Pengajar Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayanadi, menilai meratanya pengangkatan pejabat bermasalah di Indonesia, akibat proses rekrutmen birokrat untuk menduduki jabatan strategis sangat tergantung politisi. Kendati ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), penentuan pejabat daerah berada di tangan kepala daerah.

Apalagi, dalam Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembina pegawai negeri sipil di daerah adalah kepala daerah. Sementara kepala daerah tidak memiliki sensitivitas pada persoalan etika pemerintahan.

Atas nama kepentingan politik balas jasa atau dikorbankan, supaya proses hukum tidak merembet kepada kepala daerah, kompensasi berupa jabatan pun diberikan.

Saat ini, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, tercatat 474 PNS yang bermasalah dengan hukum dan menduduki jabatan di pemerintahan daerah di 19 provinsi. Mereka berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Jumlah ini akan terus bertambah, sebab masih ada daerah yang belum melaporkan semua PNS bermasalah kepada Kemdagri. Salah satu contoh, di Sumatera Barat terdapat 30 PNS yang bermasalah dengan hukum, tetapi baru dilaporkan dua orang.

Karenaitu, Mendagri memperkirakan di seluruh Indonesia, jumlah PNS bermasalah dengan hukum bisa mencapai 1.000 orang.

Menurut Ari Dwipayana, diperlukan kerangka regulasi supaya rekrutmen pejabat birokrasi bukan berdasarkan pertimbangan politik. Masalahnya, rencana perbaikan sistem rekrutmen pejabat, baru akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun revisi UU Pokok-Pokok Kepegawaian.

Untuk menutup celah pengangkatan pejabat birokrasi ini, diperlukan sistem yang lebih mengutamakan rekam jejak, kompetensi, dan integritas. Salah satunya, pemilihan pejabat bisa dilakukan semacam komisi aparatur sipil negara yang independe,n untuk menyeleksi dan menentukan calon-calon yang dinilai layak.

Bisa juga seleksi dilakukan tim independen yang terdiri atas akademisi, pejabat pemerintah provinsi, dan pejabat pemerintah kabupaten/kota itu.

Setidaknya, uji kelayakan menjadi pembanding dan pengendali supaya penentuan pejabat tidak semaunya.  Rekam jejak sebagai mantan terpidana, apalagi kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan lainnya, jelas akan diperhatikan. Penentuan pun tidak semata di tangan kepala daerah.

Pengalihan tugas pembinaan PNS kepada sekretaris daerah, juga dinilai akan memberi ruang untuk mengontrol sistem pengangkatan pejabat. Kekuasaan tidak sepenuhnya di tangan kepala daerah.

5Dec/120

Kota Malang Kekurangan 200 Guru PNS SD

Kota Malang, Jawa Timur, masih kekurangan sekitar 200 guru PNS sekolah dasar (SD) berstatus pegawai negeri sipil. Kepala Bidang Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jianto, mengakui kebijakan moratorium untuk rekruitmen PNS beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab kurangnya guru SD di Kota Malang.

“Selain itu juga banyaknya guru yang pensiun, jumlah rombongan belajar semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru yang berstatus PNS,” katanya.

Untuk mengatasi kekurangan guru kelas di SD tersebut, pihaknya sudah mengajukan rekrutmen ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, namun kapan ada perekrutan guru PNS masih belum ada kepastian.

Jianto mengemukakan, guna mengatasi kekurangan guru saat ini, Disdik memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menerima guru dengan status pegawai tidak tetap yang honornya bisa memanfaatkan sebagian dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau dana partisipasi masyarakat.

Hanya saja, lanjutnya, pihaknya saat ini masih memprioritaskan SD yang berada di kawasan pinggiran dalam hal membantu honorarium guru tidak tetap tersebut, sebab selain fasilitasnya yang masih minim, dana partisipasi dari masyarakat juga kurang.

Pada tahun 2011, pemerintah juga mengeluarkan peraturan bersama lima menteri yang tertuang dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS. Artinya, jika ada sekolah kekurangan guru, maka sekolah yang kelebihan guru digeser mengisi sekolah yang kurang.

Jika hal itu tidak dilakukan oleh kota/kabupaten, maka lima kementerian tersebut bisa merekomendasikan untuk menyetop bantuan keuangan maupun menunda formasi penerimaan CPNS, bahkan mendapat catatan kurang baik.

Kelima kementerian yang menandatangani surat keputusan bersama itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.”Kami berharap tahun depan sudah ada rekruitmen CPNS termasuk guru, sehingga kekurangan ratusan guru kelas ini bisa teratasi,” ujarnya.

4Dec/120

Sebanyak 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pakpak Bharat Dipecat

Sebanyak 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di PemerintahKabupaten Pakpak Bharat dipecat.Pemecatan itu berdasarkan SK Bupati ditandatangani Remigo Yolando Berutu, MBA. Masing-masing adalah HS guru SD Negeri SP 1 Sibagindar, DLT staf Puskesmas Tinada, HS staf Dinas PU, BC guru SMK Negeri 1 Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan MS staf Puskesmas Sibande kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

Para PNS dimaksud terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Dari sisi kemanusiaan, sesungguhnya pimpinan amat berat menjatuhkan sanski. Namun mengingat tindakan itu sudah di luar toleransi, tidak boleh tidak harus dijatuhkan. Diharap, pemberhentian itu memberi efek jera sekaligus mendorong kinerja staf lainnya.

Pimpinan, tandas Kastro, dipastikan memberi reward kepada staf pekerja keras. PNS adalah abdi negara. Sehubungan itu, mereka harus menjalankan tugas sesuai tupoksi. Seorang aparatur menyebut, bawahan tadi jarang masuk kantor. Kalau absen, dinilai cukup lama.

Kabar lain membenarkan, kendati PNS di daerah otonom berusia belia ini jamak tersangkut perkara korupsi, mereka masih tetap menerima rezeki dari negara. Terpidana itu menerima gaji bulanan dan tak kunjung diberhentikan. Beberapa diantaranya juga telah kembali mengenakan seragam. Ir Suj mantan Kepala Dinas Kehutanan dan MM mantan Kepala Dinas Pendidikan terpidana perkara penyelewengan APBD disebut-sebut belum masuk dalam memori pembahasan pemecatan.