Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

5Mar/140

BKD Sragen Cuci Tangan Soal Hasil Seleksi CPNS K2

Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) berusia kritis yang gagal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sragen tetap menuntut BKD dan Pemkab setempat untuk bertanggung jawab terhadap database K2 dan meminta agar semua honorer K2 yang asli 2005 diloloskan.

Suwarso, perwakilan dari honorer K2 Sragen, menguraikan aksi mogok akan terus dilakukan hingga ada solusi untuk pengangkatan bagi honorer yang tidak lolos. Bahkan, Suwarso mengaku sudah mengantongi bukti-bukti dan siap untuk menempuh jalur hukum atas kejanggalan seleksi ini.

Unjuk rasa para pegawai honorer k2 Sragen.

Unjuk rasa para pegawai honorer k2 Sragen.

“Bukti sudah ada. Kalau memang tidak ada tindak lanjut kami diangkat, akan kami laporkan ke kejaksaan. Kami juga akan bergabung menggelar aksi ke Pemda dan nanti ke Jakarta,” terangnya.

Sementara, Ketua Forum Tenaga Honorer Pemkab Sragen, Uut Haryanto mengatakan soal kenapa kejanggalan data tidak dikomplain pada saat uji publik, karena menurutnya saat itu para honorer berusia kritis masih menyimpan harapan akan diprioritaskan. Akan tetapi ketika hasilnya ternyata malah kelulusan didominasi honorer baru, honorer mulai merasakan ketidakadilan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak konsisten.

Dalam aksi kemarin, sekitar 300 honorer yang gagal lolos dari seluruh kecamatan sempat menduduki halaman kantor BKD Sragen dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam menunggu mereka akhirnya diterima beraudiensi dengan Kepala BKD Suwandi.

Dalam audiensi itu, Suwandi mengatakan jika dirinya baru menjabat sebagai Kepala BKD per 6 Januari 2014, sehingga tidak mengetahui betul soal database dan proses verifikasi data K2. Namun, hasil klarifikasi ke pejabat BKD yang melakukan verifikasi, semua sudah berjalan sesuai prosedur.

Ia juga membantah ada permainan antara daerah, BKD, dengan pusat. Sebab seluruh proses seleksi hingga penentuan pengumuman semua ditangani Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Kemenpan-RB. Soal tudingan ada permainan uang, juga tegas dibantahnya.

Mengenai tuntutan pembatalan atau dilakukan pengangkatan terhadap honorer K2 yang asli database 2005, menurutnya, Pemkab tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, hal itu akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat meskipun nantinya semua akan tergantung dari pemerintah pusat juga.

6Feb/130

DPR Tolak Seleksi CPNS 2013 Dilimpahkan ke Daerah

Rencana pemerintah untuk kembali melimpahkan pengadaan seleksi CPNS ke daerah (provinsi) ditolak anggota Komisi II DPR RI. Para legislator menilai, pengalihan itu akan kembali memunculkan manipulasi serta kecurangan di seluruh instansi.

“Strategi pemerintah mengalihkan kewenangan seleksi CPNS ke daerah itu tidak tepat. Yang sudah dijalankan tahun ini (ditangani pemerintah pusat) sangat bagus, kenapa harus dikembalikan ke daerah lagi,” kata Gamari Sutrisno, anggota Komisi II DPR RI di Jakaeta.

Dia khawatir bila daerah memegang kendali lagi, rekrutmen CPNS akan dilingkari KKN seperti tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, rekrutmen CPNS tahun ini sukses tanpa protes. Karenanya proses ini harus dilanjutkan. “Jangan berpikir karena otda, pusat tidak bisa pegang kendali. Saya rasa, untuk rekrutmen CPNS bagusnya pusat yang megang penuh,” tuturnya.

Senada dengan Gamari, anggota Komisi II Salim Mengga mengatakan, dari pantauannya di lapangan, rekrutmen CPNS tahun ini sukses. Bahkan tak sedikit kepala daerah yang senang karena tidak dibebankan dengan rekrutmen CPNS.

“Mereka senang tidak akan didemo masyarakat. Apalagi pengadaan pegawai tahun ini sangat ketat dan murni. Karena itu sayang sekali kalau kemudinya diserahkan ke daerah lagi,” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat bakal menyerahkan pengadaan seleksi CPNS ke daerah lagi.

Selain karena pertimbangan anggaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) bukanlah pelaksana teknis tapi sebagai perumus kebijakan.
“Kalau kita ambil semuanya, fungsi KemenPAN&RB berubah dong. KemenPAN&RB hanya sebagai pembuat kebijakan, untuk pelaksananya ada instansi pusat dan daerah,” kata MenPAN&RB Azwar Abubakar.

Dijelaskannya, langkah tersebut diambil karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak. Selain itu, KemenPAN&RB tidak hanya mengurusi pengadaan CPNS saja. “Kita sudah memberikan contohnya dan alhamdulillah berhasil. Paling tidak bisa kita buktikan kalau ada keseriusan dari pejabat pembina kepegawaian, hasil seleksi CPNS pasti bebas dari KKN,” kata Azwar.

Meski menyerahkan ke daerah, namun menurut mantan Plt Gubernur Aceh ini, pusat tetap akan melakukan pengawasan. Penyusunan soal pun tetap dipegang konsorsium perguruan tinggi negeri dan saat tes diawasi tim pusat. “Modelnya masih seperti kayak tahun ini. Daerah mengambil master soalnya di pusat dan tinggal melaksanakannya. Untuk pengawas ujian, tim pusat tetap akan dilibatkan,” terangnya.

4Feb/130

Daerah Diserahi Seleksi CPNS/CASN 2013 Lagi

Pemerintah pusat bakal menyerahkan proses seleksi CPNS/CASN ke daerah lagi.  Selain faktor anggaran, pertimbangan lainnya karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) bukanlah pelaksana teknis tapi sebagai perumus kebijakan.

“Kalau kita ambil semuanya, fungsi KemenPAN&RB berubah dong. KemenPAN&RB hanya sebagai pembuat kebijakan, untuk pelaksananya ada instansi pusat dan daerah,” kata MenPAN&RB Azwar Abubakar.

Dijelaskannya, langkah tersebut diambil karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak. Selain itu, KemenPAN&RB tidak hanya mengurusi pengadaan CPNS/CASN saja.

“Kita sudah memberikan contohnya dan alhamdulillah berhasil. Paling tidak bisa kita buktikan kalau ada keseriusan dari pejabat pembina kepegawaian, hasil seleksi CPNS/CASN pasti bebas dari KKN,” kata Azwar.

Meski menyerahkan ke daerah, namun pusat tetap akan melakukan pengawasan. Penyusunan soal pun tetap dipegang konsorsium perguruan tinggi negeri dan saat tes juga diawasi oleh tim pusat.

“Modelnya masih seperti tahun ini. Daerah mengambil master soalnya di pusat dan tinggal melaksanakannya. Untuk pengawas ujian, tim pusat tetap akan dilibatkan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Azwar, pemerintah tengah menyempurnakan draf RPP sistem rekrutmen CPNS/CASN sebagai penguatan Permenpan tentang kebijakan pengadaan CPNS/CASN 2012 yang telah selesai. “Drafnya masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan perubahan RPP ini adalah mewujudkan sistem seleksi PNS/ASN yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, kompetitif, dan bebas dari KKN,” jelasnya.

Terdapat lima perubahan mendasar dalam sistem rekrutmen CPNS/CASN. Pertama, usulan formasi didasarkan pada hasil analisis jabatan, beban kerja, redistribusi PNS/ASN, dan proyeksi kebutuhan lima tahun. Kedua, penetapan formasi berbasis nama jabatan, kualifikasi, pendidikan, golongan ruang, jumlah alokasi, dan unit penempatan.

Ketiga, soal ujian disusun tim ahli dari konsorsium 10 PTN dan kualitas maupun kerahasiaannya harus terjamin. Keempat, pengolahan hasil ujian yang dilakukan konsorsium PTN bersifat terbuka sehingga nilai dapat diketahui peserta. Selanjutnya peserta yang lolos passing grade berdasarkan hasil olahan dari konsorsium PTN diserahkan ke panitia nasional untuk diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Nantinya penetapan kelulusan oleh PPK berdasarkan hasil olahan konsorsium PTN. Nah di sini peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan lebih ditonjolkan,” tambah politisi PAN ini.

Kelima, pengawasan dilakukan secara internal oleh inspektorat, BPKP, BIN, Deputi Pencegahan KPK, Bareskrim Polri, MenPAN&RB dan eksternal oleh konsorsium PTN dan LSM.

22Jan/130

Sebanyak 1.562 Guru Honorer Menolak try out (seleksi) pengangkatan cpns

Sedikitnya 1.562 guru honorer di sejumlah kecamatan di Kab. Bandung yang sudah masuk database di tingkat pemerintahan menolak wacana pemerintah melaksanakan try out (seleksi) pengangkatan mereka menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS/CASN). Mereka berharap dalam mengangkat guru honorer menjadi CPNS/CASN, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS/CASN.

Pada pasal 6 PP tersebut dijelaskan, pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD menjadi CPNS/CASN bisa dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Mereka juga sangat tidak berharap ada kebijakan yang berubah dari yang seharusnya dilaksanakan di tingkat pemerintahan daerah.

“Lamun enya mah pemerintah aya kanyaah ka guru honorer, atos we guru honorer teh diangkat jadi PNS/ASN. Na bet kudu dilaksanakeun try out sagala. Memangna pemerintah ragu ka guru honorer anu geus ngabdi belasan jeung puluhan tahun,” ucap Sekjen Forum Honorer Indonesia Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi kepada “GM” melalui telepon selulernya, Senin (26/11).

Menurut Ahmad, adanya wacana para guru honorer harus melewati proses try out dalam pengangkatannya menjadi CPNS/CASN itu, terungkap saat perwakilan para guru honorer melakukan audensi dengan sejumlah pejabat di Pemkab Bandung, “Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat menyatakan para guru honorer harus melewati proses try out dalam pengangkatan menjadi CPNS/CASN,” tukasnya.

Sudah layak

Padahal, kata dia, para guru honorer yang sudah masuk database di pemerintahan itu sudah layak dan tidak diragukan lagi kredibilitas, loyalitas maupun kapabilitasnya dalam mengajar. “Inginnya, para guru honorer yang sudah melewati seleksi administrasi itu diangkat menjadi CPNS/CASN,” katanya.

Ahmad mengatakan, para guru honorer sebenarnya bukan tak mau melewati proses seleksi try out. Tetapi dengan adanya seleksi itu, ada anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah hingga ratusan juta rupiah.

“Lebih baik anggaran untuk seleksi itu diberikan kepada guru honorer. Soalnya, dengan adanya proses seleksi itu, ada kemungkinan oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk melakukan kasak-kusuk untuk meloloskan guru honorer menjadi CPNS/CASN dengan menggunakan uang pelicin,” katanya.

Ia sebagai pendidik berharap adanya tindakan kolusi dan main suap dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi CPNS/CASN benar-benar dihindari di Kab. Bandung. “Hal itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kab. Bandung. Jangan sampai untuk menjadi CPNS/CASN, harus menggunakan uang sogokan,” katanya.

Bagaimana kualitas pendidikan bisa mengalami peningkatkan di Kab. Bandung, katanya, kalau dalam pengelolaan atau penyelenggaraan, pemerintah masih kurang memperhatikan hajat hidup para guru honorer. “Ini harus jadi perhatian serius Pemkab Bandung ,” katanya.