Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

5Jun/130

Angkat Honorer jadi CPNS Harus Adil

Soal-Soal CPNS Terlengkap

Pejabat daerah yang menangani proses pengangkatan tenaga honor, khususnya guru, menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) baik dari kategori 1 (K-1) dan atau K-2 diingatkan untuk berlaku adil dan tidak menjalankan tugasnya secara sewenang-wenang. ”Jangan sekali-kali melakukan penyimpangan sehingga merugikan tenaga honor karena mereka telah melaksanakan tugas bertahun-tahun tanpa kenal lelah walaupun penghasilan yang terimanya setiap bulan sangat memprihatinkan,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI-PGRI) Sumatera Utara usai menghadiri pertemuan 600-an guru honor Kota Medan di Hotel Madani, Medan.

Pertemuan ini diprakarsai pengurus PGRI Kota Medan untuk koordinasi sekaligus sosialisasi kode etik guru Indonesia kepada guru honor. Turut hadir Kadisdiksu, Kadisdik Kota Medan, Ketua PB-PGRI Pusat dan anggota Komite Pendidikan DPD RI, Prof Hj Damayanti Lubis.  Mahdi Ibrahim menyampaikan harapannya itu berdasarkan hasil pantauan dan laporan dari guru honor itu sendiri, termasuk yang terungkap dalam pertemuan tersebut. Untuk itu, dia berkata, “Kami minta masyarakat melakukan pengawasan. Demikian juga LSM dan unsur lainnya seperti DPD RI, DPRD, dewan pendidikan, PGRI dan DKGI.”

Disebutkan, pengawasan bukan saja terhadap pejabat pengelola kepegawaian di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga lebih penting terhadap pimpinan unit kerja, unit pelaksana teknis daerah (UPTD), kepala unit pelaksana teknis (KUPT), yayasan penyelenggara pendidikan dan kepala sekolah.  Pengawasan itu agar mereka tidak memberhentikan atau memecat tenaga honor yang telah lama mengabdi tanpa bukti pelanggaran disiplin yang prinsipil, termasuk pelanggaran kode etik profesi guru.  Dia mengharapkan pemerintah mempunyai beban tanggung jawab untuk menyelesaikan pengangkatan seluruh tenaga honor sampai 2014 baik K-1 maupun K-2.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan para tenaga honor yang data dasar (database) mereka sudah final agar senantiasa melakukan pemantauan melalui perangkat teknologi informasi, karena bisa dilihat secara online, agar tidak ada upaya penghapusan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Prioritaskan Kesejahteraan  Terhadap keluhan tenaga honor tentang penghasilan yang masih di bawah rata-rata upah minimum regional (UMR) daerah dan beban hidup harian yang kian berat, Mahdi Ibrahim yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (DPPSU) mendesak pemprov dan pemkab/pemko memprioritaskan kesejahteraan guru honor, termasuk guru non-PNS lainnya yang bertugas di sekolah umum, agama dan swasta.

Hal ini agar ada keadilan dan keseimbangan antara kewajiban dan hak. “Ini menjadi lebih penting ketika kita menilai kinerja pendidikan dan capaian mutu pendidikan di Sumut semakin tidak menggembirakan,” tuturnya.  Melihat fenomena menurunnya capaian mutu pendidikan akhir-akhir ini, menurutnya, kita menaruh perhatian dan harapan kepada pasangan gubernur terpilih terhadap perubahan dan penguatan visi dan arah pembangunan pendidikan li ang efektif antar daerah dan antar instansi terkait serta berangkat dari perencanaan yang visioner, terarah dan terukur,” tutupnya.

Soal-Soal CPNS Terlengkap

20May/130

Soal CPNS 2013: Pengangkatan Honorer K1 Jadi CPNS Diharapkan Tuntas di Mei

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS tahap dua tuntas akhir Mei. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2).

“Kita berharap masalah honorer K1 tuntas Mei. Ini agar akhir Juni atau awal Juli, kita sudah bisa melakukan tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer K2,” kata Nurhayati, asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB saat menerima rombongan dari Kabupaten Seluma, Tegal, dan Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta.

Ditegaskannya, tidak ada lagi honorer K1 tertinggal ketika seluruh data yang ada (terutama yang ada pengaduannya) diperiksa baik lewat quality assurance (QA) maupun audit tujuan tertentu (ATT).

Saat ini proses pemeriksaan terhadap dokumen honorer yang bermasalah masih berlangsung. Bahkan setelah 32 instansi yang di ATT, masih muncul lagi ATT untuk 12 instansi yang juga bermasalah.

“Ini sudah yang terakhir pengangkatan honorer K1, semuanya sudah kita sisir. Kalau kemudian muncul honorer tertinggal kategori tiga, empat, lima, dan seterusnya itu patut dipertanyakan,” sergahnya.

Untuk penyelesaian honorer K2, selain harus dites dengan sesama K2, akan dilakukan uji kompetensi bidang. Uji kompetensi bidang ini dibagi tiga sesuai formasi honorer K2, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan administrasi umum. Sedangkan kelulusannya ditentukan lewat passing grade (pemeringkatan).

Untuk diketahui, sebanyak 12 instansi baik pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini setelah dari hasil verifikasi validasi (verval) dan QA) data honorer kategori satu (K1), ditemukan ada kejanggalan.

Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu.

Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak.

21Dec/120

Alasan Pemerintah Tenaga Karyawan Honorer Susah Diangkat Jadi PNS

Honorer PNS - Langkah pemerintah dengan menjadikan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong, Muhammad Feisal Tamin merugikan negara. Alasannya, pegawai honorer  bukanlah orang yang wajib diterima jadi PNS karena dulu waktu penerimaan honorer ada kepentingan-kepentingan  seperti karena keponakan Bupati, titipan anggota DPRD dan sebagainya.

“Pegawai yang mengikuti prosesnya perekrutan seharusnya  melalui tes PNS. Kalau tidak,  dipastikan mutunya rendah, ” tegas Feisal Tamin saat ditemui di sela-sela wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara di Jakarta.

 

Honorer juga Ikut Tes

Seharusnya, honorer yang ingin menjadi PNS harus ditesting sesuai dengan kemampuannya dan kompetensi. Profesionalitas dibangun mempunyai pengetahuan dasar, track record dan moral.

Lantas bagaimana dengan diangkatnya guru honorer yang dijadikan jadi PNS?  “Memang guru kurang tapi tetap harus  ada standar kemampuan minumum yang harus dipunyai. Jika semua guru honorer diterima jadi PNS kan susah. Jadi harus punya kompetensi untuk memenuhi bekerja atau bertugas,” katanya.

Tentang alasan telah bekerja puluhan tahun dan memaksa jadi PNS, Tamin menegaskan kalau dituruti negara bisa rugi.

“Jangan menginteprestasi kemanusiaan dengan menerima honorer. Inilah yang menimbulkan kita mencapai kualitas pegawai manusia Indonesia di bidang pemerintahan. Jadi tidak hanya mengisi jabatan, nanti kita tidak bisa bersaing,” katanya.

Kebijakan pemerintah yang merekrut honorer, menurut dia, yang menyebabkan jumlah pegawai negeri kebanyakan. Saat menjadi Menpan jumlah PNS sebanyak 3,6 juta PNS dan sekarang 5 juta orang lebih yang kebanyakan berasal dari tenaga honorer yang dijadikan pegawai negeri.

18Oct/120

Pakaian Dinas Tenaga Honorer akan Dibedakan

Pakaian Dinas tenaga honorer di Lingkup Pemerintah Kota Sungaipenuh bakal dibedakan dengan pakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini merupakan wacana Pemkot Sungaipenuh untuk meningkat kedisplinan honorer dan PNS.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Sungaipenuh Candra Purnama SH,MH kepada harian ini, menurutnya wacana pakaian dinas tenaga honorer dibedakan dengan pakaian dinas PNS ini tengah dibahas oleh pihaknya.“Iya, saat ini kita lagi menyusut wacana berpedaan pakaian dinas antara honorer dan PNS,” katanya.

Ia mengatakan, wacana pakaian tenaga honorer dibedakan dengan pakaian PNS itu bertujuan untuk membedakan antara PNS dengan honorer.“Tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang PNS dan dengan yang honorer. Sedangkan sekarang yang terjadi banyak honorer yang mengaku kepala dinas dan PNS, hal ini sudah banyak terjadi di dinas-dinas,” ujarnya.

Jika adanya perbedaan pakaian dinas honorer dan PNS tidak ada lagi pegawai honorer yang mengaku-ngaku sebagai kadis dan seorang PNS. “Jika wacana nanti disetujui, maka nanti bisa dibedakan mana yang PNS dan mana yang honorer,”  terangnya.

Ditambahnya, hingga saat ini pihaknya telah menyurati setiap SKPD, badan dan kantor tentang wacana tersebut. “Kita sudah menyurati setiap SKPD agar menindak lanjuti wacana tersebut dengan secepat mungkin,” tambahnya.

Adanya wacana ini, kata Candra Purnama, juga didasari oleh banyaknya temuan bahwa para oknum honorer yang mengaku sebagai PNS, apalagi saat tertangkap basah tengah keluyuran dipasar saat jam kerja.

Selain itu, petugas, seperti Pol PP dan tim sidak acap kali sulit membedakan mana PNS dan mana honorer, karena tidak adanyan perbedaan warna pakaian.

“Kadang stelan pakaian honorer lebih bagus dari PNS, sehingga sulit dibedakan. Sudah sering kali kejadian oknum berpakaian PNS terjaring razia sedang keluyuran di pasar, namun dia mengaku sebagai PNS,” sebutnya.

Pihaknya juga telah mengistruksi kepada Pol- PP dan tim yang sering melakukan sidak, setiap ada oknum berpakaian PNS ditemukan berkeliaran dipasar saat jam dinas, untuk terlebih dahulu mengecek indentitasnya, agar bisa diketahui dimana tempat dinasnya, serta sebagai PNS atau honorer.