Soal-Soal CPNS Kumpulan Soal-soal CPNS 34 Kementerian

4Dec/120

Tunjangan Kesejahteraan PNS Dihapus

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihapuskan. Penghapusan itu dikarenakan setelah dilakukan evaluasi. Ternyata, kinerja PNS dianggap tidak membaik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir. Syarahsaddin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakjukan evaluasi oleh tim Unit Kerja Gubernur Bidang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (UKGP3).

“Mereka menyatakan, kinerja PNS tidak membaik. Karena itu diputuskan dihapus,” tandasnya. Namun, keputusan itu akan diberlakukan sejak awal 2013. “Tapi, untuk tunjangan kinerja tetap akan kita berikan,” tandasnya.

Besaran tunjangan kesejahteraan yang dihapuskan itu sebesar Rp 400 ribu per orang. Berarti, pada tahun 2013 mendatang, 6 ribu PNS akan kehilangan tunjangan kesejahteraan Rp 400 ribu itu.

Sementara, untuk besaran tunjangan kinerja, jelas Sekda, akan diukur sesuai kinerja masing-masing pegawai.

Pegawai yang disiplin dan kinerjanya baik akan mendapatkan nilai yang lebih ketimbang yang sering membolos. Sekda juga menyebut, dengan pemotongan uang kesejahteraan itu, Pemprov Jambi berhemat sebesar Rp 32 miliar. Anggaran yang dinikmati PNS Pemprov Jambi itu, ke depan akan dialihkan ke sektor lain. “Kita alihkan ke sektor pendidikan yang lebih penting,” terangnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar sering kali mengeluhkan kinerja PNS di lingkup Pemprov Jambi yang tak kunjung membaik. Padahal, sudah diberikan tambahan uang kesejahteraan dan kinerja untuk memperbaiki birokrasi di Pemprov Jambi, namun nyatanya gubernur dan Wagub tetap dibuat kecewa.

Atas dasar inilah, gubernur memerintahkan UKGP3 untuk melakukan evaluasi atas efektivitas tunjangan itu dengan perbikan kinerja PNS, namun nyatanya tidak memberikan perubahan yang signifikan. Karena itu, akhirnya diputuskan tunjangan kesejahteraan itu dihapuskan.

3Dec/120

Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Naik Lagi

Usulan kenaikan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang diusulkan Pemkot Balikpapan dalam APBD Perubahan 2012 telah disetujui DPRD Balikpapan. Alasannya kenaikan tunjangan ini sebagai reward atas pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan target. Meski demikian, sampai sekarang anggaran tersebut belum terealisasikan karena masih harus menunggu SK wali kota.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD yang sekaligus anggota badan anggaran Son Haji ketika ditanya mengenai kenaikan tunjangan pegawai negeri. “Target PAD kan meningkat tahun depan, kita sepakati jalan tengah sebesar Rp 329 miliar. Jadi kenaikan tunjangan ini salah satunya kita anggap ya apresiasi dari kemampuan mereka mendongkrak PAD kota,” terangnya.

Meski demikian, ia menganggap pemberian tambahan tunjangan seharusnya tidak diberlakukan secara merata, melainkan berdasarkan prestasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Misalnya SKPD tertentu penyerapan anggarannya di atas 80 persen. Itu kita kasih reward, kalau yang di bawah itu ya dikasih hukuman. Saya kira tahun anggaran 2013 nanti perlu ada hukuman bagi SKPD yang serapannya di bawah 80 persen. Jadi sebagai pemicu supaya lebih semangat bekerja dan bekerja keras,” imbuhnya.

Sementara itu, besarnya tambahan tunjangan yang akan diberikan masih belum diungkapkan oleh pemkot. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dikonfirmasi beberapa saat lalu mengatakan masih belum ada nominal pastinya. “Masih dibahas,” ungkapnya.

Sementara Wakil Wali Kota Balikpapan Heru Bambang juga enggan berkomentar. “Belum, itu saya enggak mau ngomong dulu, nanti malah booming. Tanya ke Sekda saja,” jawabnya singkat. Begitu juga Sekda Balikpapan Sayid MN Fadli juga mengaku belum ada putusan mengenai besaran kenaikan tunjangan.